Politikus PPP Minta Pilkada 2020 Ditunda Sampai Ada Vaksin yang Teruji dan Diakui Dunia
Pilkada dapat dilaksanakan di 270 wilayah setelah pemerintah menemukan obat ataupun vaksin Covid-19 yang sudah teruji dan diakui dunia.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha kembali meminta pemerintah dan DPR untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
"Saya sudah berulang kali menyampaikan di media untuk mengimbau agar Presiden, Pimpinan DPR dan KPU menunda Pilkada," kata Syaifullah kepada wartawan, Jakarta, Minggu (20/9/2020) malam.
Baca: MUI Minta Pilkada Ditunda, Keselamatan Jiwa Masyarakat Lebih Penting
Menurutnya, Pilkada dapat dilaksanakan di 270 wilayah setelah pemerintah menemukan obat ataupun vaksin Covid-19 yang sudah teruji dan diakui dunia.
"(tunda) Sampai dengan obat dan vaksin yang telah teruji, terbukti dan diakui dunia, terutama WHO tersedia. Bukan vaksin atau obat yang abal-abal dan asal-asalan," ucap Anggota Komisi I DPR itu.
Desakan penundaan Pilkada 2020, muncul dari berbagai kalangan. Salah satunya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pernyataan sikap PBNU agar Pilkada ditunda, kata Syaifullah, merupakan cerminan kegelisahan dan kecemasan NU terhadap jam’iyyah (struktur) serta jama’ahnya, kemungkinan penularan wabah Covid-19 secara masif.
"Sikap PBNU tersebut tentunya berdasarkan kaidah fikih, bahwa mencegah kemudaratan lebih baik daripada berbuat kebaikan," ucap Syaifullah.
