TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tak lepas dari pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam hal ini, semua peserta Pilkada Serentak 2020 diwajibkan melaporkan kekayaannya kepada KPK dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap semua LHKPN yang dilaporkan para calon kepala daerah (cakada) itu, dan dari pemeriksaan itu, KPK menemukan ada cakada 'termiskin' yang hartanya minus miliaran rupiah.

"Kita yang agak heran soal yang disebut dalam tanda kutip termiskin ini, karena yang paling miskin hartanya minus Rp 3,5 miliar, dengan utang juga ada di dalam situ. Kita enggak ngerti sama sekali," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam Konferensi Pers Hasil Analisis LHKPN Cakada Tahun 2020, Jumat (4/12/2020).

Pahala berjanji akan menelusuri lebih jauh guna mengetahui keadaan sebenarnya perihal harta cakada yang berharta minus itu.

Baca juga: KPK Ungkap Calon Kepala Daerah Petahana Alami Kenaikan Harta Rp2-4 Miliar Selama Menjabat

"Ini yang kita pikir buat pemilih semacam bukan pendidikan sih, semacam informasi tambahan, bahwa untuk daerah-daerah ini paslonnya salah satunya itu hartanya minus. Nanti kalau dia terpilih pasti kita klarifikasi, bagaimana bisa sih minus gitu. Kalau sekarang diklarifikasi sensitif, mengganggu proses," imbuhnya.

KPK kemarin merilis laporan analisis data harta kekayaan calon kepala daerah Pilkada 2020.

Dari analisis itu, terdapat 1.476 calon yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2020.

Dari jumlah itu, calon laki-laki ada 1.315 (89 persen) dan perempuan 161 calon (11 persen).

Sebanyak 53 persen calon berusia lebih dari 50 tahun. Adapun latar belakang calon terdiri dari 45 persen pengusaha/ swasta lainnya, 38 persen birokrat dan 17 persen legislatif.

Adapun berdasarkan laporan analisis data harta kekayaan cakada tahun 2020, Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menempati posisi teratas sebagai peserta terkaya dengan jumlah harta mencapai Rp 674 miliar.

Berdasarkan data LHKPN KPK, harta terbanyak Muhidin berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan, yakni lebih dari Rp 293 miliar.

Dia memiliki 19 bidang tanah dan bangunan di Banjarmasin, Banjar, Tapin, hingga Jakarta Selatan.

Sebaliknya, calon Wakil Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Indra Gunalan, menjadi kandidat 'termiskin'.