Tribun

Pilkada Serentak 2020

Pemerintah Diminta Antisipasi Risiko Munculnya Klaster Baru Pilkada

Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah, mengantisipasi risiko munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 saat pilkada serentak.

Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
Pemerintah Diminta Antisipasi Risiko Munculnya Klaster Baru Pilkada
TRIBUN JABAR/ZELPHI
Suasana gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung di Kampung Sawah, Soreang, Kabupaten Bandung mulai terlihat lengang pada dua hari menjelang hari pemilihan serentak bupati Bandung, Senin (07/12/2020). Hari ini petugas pendistribusikan perlengkapan pemilihan dan pada suasana pandemi covid-19. Selain perlengkapan pencoblosan dilengkapi juga dengan perlengkapan pelindung diri bagi panitia serta perlengkapan pemilihan dalam susana adaptasi kebiasaan baru. Semua kelengkapan dimasukkan dalam kotak yang aman dari hujan. Logistik Pemilu ini disebarkan di 280 desa/kelurahan dari 31 kecamatan. Untuk menjamin keamanan sampai tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pihak Komsi Pemilihan Umum bekerjasama dengan aparat Kepolisian dan TNI. (Tribun Jabar/Zelphi) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah, mengantisipasi risiko munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 saat pilkada serentak.

Netty menjelaskan, total ada 100.359.152 pemilih, 50,2 persennya perempuan yang akan memberikan hak pilihnya pada Pilkada 9 Desember 2020.

Sejumlah pengamat pun mengkhawatirkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

"Pemerintah harus memerhatikan keselamatan rakyat dengan mengantisipasi risiko munculnya klaster-klaster baru penularan Covid-19," kata Netty kepada wartawan, Selasa (8/12/2020).

Menurut Netty, kerumunan massa di TPS pada hari pemilihan dan penghitungan suara sangat potensial menjadi ajang penularan Covid-19 jika tidak dilakukan upaya pencegahan.

"Keramaian di TPS akan mengundang orang datang dan berkerumun, apalagi saat penghitungan. Jika tidak diantisipasi, pasca Pilkada kita akan panen kasus," katanya.

Berkaca dari beberapa waktu lalu, Netty melihat rangkaian tahapan Pilkada tidak berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prokes.

Para pendukung paslon banyak yang berkerumun dan tidak menggunakan masker.

"Kita harus memastikan hal ini tidak terjadi lagi dan pemerintah harus bertindak tegas jika ada aktivitas yang berisiko untuk menularkan Covid-19," kata Netty.

Baca juga: Jokowi, Iriana dan Kahiyang Ayu Tak Bisa Nyoblos di Pilkada Solo 2020, Apa Alasannya?

Halaman
12
Ikuti kami di
  Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas