TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 87 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2020. Jumlah itu melonjak hampir dua kali lipat lebih dibanding pada Jumat (18/12/2020) sore.

Ketika itu, MK baru menerima sekitar 40 permohonan PHPU.

"(Sekarang) sudah 87 (permohonan)," ujar Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono saat dikonfirmasi Tribun, Senin (21/12/2020).

Fajar menerangkan, dari jumlah permohonan itu paling banyak terkait pemilihan bupati yakni sebanyak 77 permohonan PHPU, sementara pemilihan wali kota terdapat sembilan permohonan.

Sementara untuk Pilgub yakni pilkada Bengkulu pasangan calon nomor urut 3 Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersiap menghadapi sengketa hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK). Serangkaian rapat koordinasi dan bimbingan teknis telah dilakukan KPU.

Baca juga: Forum Diaspora NTT Berharap MK Profesional Tangani Sengketa Hasil Pilkada

Rapat koordinasi yang dilangsungkan dua bagian. Yaitu koordinasi internal bersama KPU daerah yang menyelenggarakan Pilkada, serta koordinasi eksternal antara KPU dengan MK.

"KPU telah melakukan serangkaian rapat koordinasi (rakor) dan bimbingan teknis (bintek) dalam persiapan menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu/Pilkada (PHPU) di MK," kata Komisioner KPU RI Hasyim Asyari.

Adapun bimbingan teknis juga dilangsungkan dalam dua bagian, yakni internal antar KPU RI dengan KPU daerah, dan eksternal melibatkan MK dengan KPU daerah sebagai pesertanya.

Terdapat tiga materi yang dibahas dalam rakor maupun bimtek.

Meliputi hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, strategi advokasi dalam PHPU di MK, serta metode persidangan dan pembuktian secara daring dan luring (luar jaringan).

Nantinya KPU RI menjadi koordinator penyiapan jawaban dan penyerahan alat bukti ke MK, dengan tujuan supaya prosesnya berjalan satu pintu.

Baca juga: PDIP Siapkan Tim Saksi Lawan Gugatan Machfud Arifin-Mujiaman ke MK

Sementara soal advokat atau kuasa hukum, akan disiapkan oleh masing - masing KPU daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

"Dalam menghadapi PHPU di MK, KPU akan mengkoordinasikan dalam penyiapan jawaban dan penyerahan alat bukti ke MK, supaya dapat berjalan satu pintu dan dapat dikendalikan oleh KPU Pusat," ujarnya.

Hasyim menjelaskan, wilayah yang banyak melakukan gugatan terjadi di Sumatera Utara (Sumut). Di wilayah itu, sudah ada 10 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Peringkat kedua diikuti Papua Barat dan Maluku Utara. Di dua daerah tersebut, masing-masing sudah ada tujuh gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Urutan ketiga, ada di provinsi Lampung yang sudah mengajukan enam gugatan.

"Gugatan terbanyak lainnya dari Provinsi Papua dan Gorontalo. Masing-masing ada lima gugatan di wilayah tersebut," ujar Hasyim.(Tribun Network/dan/ham/wly)