Laporan Wartawan Tribunmews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bereaksi menelusuri atas adanya dugaan mahar politik sebar Rp 500 miliar yang dilakukan Sandiaga Uno untuk memuluskan jalannya menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

"Saya kira terkait hal ini bawaslu bisa mengambil langkah-langkah, tidak perlu didahului pelaporan. Karena informasi publiknya sudah cukup," ucap Johnny di sela-sela acara workshop pelatihan juru bicara Jokowi-Ma'ruf di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).

Baca: Yusril: Penegak Hukum Harus Kaji Dugaan Mahar Politik Rp 500 Miliar

Terkait mahar politik, hal tersebut diatur dalam Pasal 228 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur kodefikasi terkait biaya-biaya yang berhubungan dengan pemilihan umum.

"Sepenuhnya memang domain Bawaslu, untuk kita serahkan pasa Bawaslu. Apakah itu sesuai UU atau ada penyimpangan," ujar Johnny.

Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Sekjen PSI Raja Juli Antoni senada dengan pernyataan Johnny.

Raja Juli menilai dalam hal ini Bawaslu dapat melakukan penelusuran, paling tidak mencari klarifikasi atas tudingan Wasekjen Demokrat Andi Arief yang menyebut Sandiaga telah memberikan dana Rp 500 Miliar kepada PKS dan PAN.

"Mestinya bisa memfollow up apa yang beredar dalam masyarakat," ujar Toni.

Saat disinggung apakah ada niatan partainya akan melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran ini.

Baca: Kemendikbud Siapkan Rp 226 Miliar Bantu Revitalisasi Pendidikan Korban Gempa Lombok

Ia dan partainya memilih untuk fokus bagaimana memenangkan bakal capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Kalau mau pemilu yang lebih bermartabat ya Bawaslu harus segera mengklarifikasi," ucap Toni.