Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memiliki cara tersendiri untuk meredam politik identitas jelang Pilpres 2019. Ia sempat menemukan masalah di masyarakat akibat tulisan-tulisan provokasi di Surabaya.

"Jadi saya coba deteksi dini. Ada ketersinggungan salah satu masyarakat lalu kemudian banyak tulisan-tulisan, langsung saya lepas. Saya minta lepas terus saya sampaikan, kita boleh berbeda tapi kan kita tidak boleh kemudian tercerai berai," ujar Risma di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).

Risma juga menegaskan kepada warga Surabaya agar tidak terlibat dalam hal-hal yang berpotensi memecah belah.

Baca: Dampak Pembangunan Tol Semarang-Batang, 1.200 Makam Dipindahkan ke Lokasi Baru

Sampai hari ini kata Risma, masalah sensitif seperti SARA tak lagi terjadi.

"Alhamdulillah sejauh ini, itu tidak ada masalah di Surabaya," kata Risma.

Selain itu, cara lain yang ia lakukan adalah membuka komunikasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Kabupaten/Kota (Forkompinda).

Baca: Trump Mulai Menyasar Turki, Erdogan Serukan Boikot Produk Elektronik AS

"Saya coba kita kerja sama dengann forkompinda, kalau kita bisa selesaikan, kita selesaikan sendiri. Tidak boleh ada pihak lain yang kemudian menjadi “polisi”, yang bukan kewenangannya. Itu yang coba kita selesaikan," kata Risma.

Ia menerangkan, dengan Forkompinda tersebut dapat menghindarkan penyelesaian masalah SARA ataupun politik identitas dari yang pihak yang tak memiliki wewenang.

"Kalau kami tugasnya aparat ya kita bekerja aparat itu, bukan yang tidak punya kewenangan itu yang kita lakukan. Kita selesaikannya sama-sama. Jadi satu TNI, Polri dan Pemerintah Kota," ungkap perempuan berhijab ini.