TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara bidang kepemudaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, mengecam bacawapres Sandiaga Uno yang mengatakan bahwa data BPS diatur dan dikendalikan oleh pemerintah.

"Kami menilai statement pak Sandi sangat destruktif dan berpotensi membawa peradaban demokrasi kita kepada peradaban demokrasi primitif. Kami kecam statement itu," ujar Uki, sapaan akrab Dedek Prayudi, dalam keterangan tertulis, Jumat (31/8/2018).

Ia mengatakan BPS adalah salah satu NSO (National Statistical Office) paling kredibel di mata internasional. Bahkan, BPS kerap dijadikan NSO tujuan studi banding NSO negara lain.

Data BPS pun, kata dia, diambil di lapangan menggunakan metode ilmiah agar dapat memotret fakta dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mantan Peneliti Kebijakan United Nations Population Fund ini menganggap Sandiaga mengeluarkan statement tersebut, karena data menunjukkan perbaikan ekonomi terjadi di banyak sisi.

Uki pun menyarankan pendamping Prabowo di Pilpres 2019 tersebut untuk mempelajari bagaimana membangun opini politik menggunakan data.

"Kami menangkap kesan bahwa Pak Sandi frustrasi dalam membangun opini politik berbasis data karena data mengakui ekonomi membaik, ketimpangan ekonomi menurun sejak pak Jokowi menjabat, Indeks Pembangunan Manusia meningkat diseluruh provinsi dan harga-harga terkendali," kata dia.

"Pak Sandi mesti banyak belajar soal bagaimana membangun argumen politik berbasis data, sebuah karakteristik peradaban demokrasi modern. Data adalah modalitas untuk rujukan beradu gagasan. Meski demikian, setiap data memang memiliki kelemahan, baik itu data nasional maupun internasional, tapi itu area teknis metodologi dan peruntukan. Itupun tidak mengurangi kredibilitas data," katanya.