TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang masa kampanye pemilihan umum (pemilu) 2019, Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika menyatakan sikap menolak politisasi Suku, Agama, Ras, dan AntarGolongan (SARA).

Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika akan melakukan rapat koordinasi nasional pada 14-15 September di DKI Jakarta.

"Kami akan melawan diskriminasi ras, politik SARA dan memperjuangkan kebebasan beribadah," kata Sekjen Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Taufan Heunneman, Selasa (4/9/2018).

Selain itu, kata dia, perhatian lain adalah kedaulatan energi agar kekayaan alam digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pihaknya juga memperjuangkan harga pangan terjangkau bagi masyarakat.

"Fornas tetap berkiprah melakukan politik kebangsaan baik melalui pendekataan perayaan seperti historic run yang mengali nilai-nilai perjuangan," kata dia.

Rencananya, rapat koordinasi se-Indonesia akan dihadiri 18 DPD tingkat provinsi dan sekitar 30 tingkat kotamadya/kabupaten. Sejauh ini, Fornas yang baru berusia satu tahun bisa mengembangkan organisasi.

Fornas terus memperbesar pengaruh di beberapa daerah-daerah agar struktur sosial dan tren pancasila diminati. Organisasi dibangun dengan tingkat kedisiplinan tinggi dan setiap anggota harus mengedepankan prinsip-prinsip sesuai kode etik dari core value Fornas.

"Rakor ini untuk menyamakan satu pandangan bersama juga satu frekuensi sekaligus evaluasi seluruh. Berharap melalui rakornas ini memperkuat dan dapat menghadirkan fornas di seluruh Indonesia," katanya.