TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPU RI mengkaji temuan 25 juta pemilih ganda di Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disampaikan koalisi Prabowo-Sandiaga.

Dari hasil kajian, terdapat perbedaan metode analisis data sehingga hasil berbeda.

Komisioner KPU RI, Viryan Aziz mengatakan, sumber data yang dikaji sama, tetapi cara analisis berbeda, sehingga hasil pun berbeda. 

Baca: Keluarga Jonghyun SHINee Dirikan Yayasan untuk Artis Muda

Dia menjelaskan, koalisi Prabowo-Sandiaga menggunakan 3 elemen dalam menganalisis data.

Sedangkan KPU menggunakan 9 elemen, seperti nama, nomor kartu keluarga, dan tanggal lahir, untuk menganalisis ada-tidaknya pemilih ganda.

"Contoh teman-teman dari parpol melakukan 3 elemen, dalam daftar pemilih ada terdapat 9 elemen, yaitu NKK, NIK, nama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, hingga jenis disabilitas," kata dia.

Baca: SBY Tidak Hadir di Pertemuan Ketum Parpol Koalisi, Prabowo: Kebetulan Mereka Ada Rapat Juga

Menurut Viryan, penggunaan 3 elemen menganalisis jumlah pemilih gandakurang akurat dibanding metode KPU menggunakan 9 elemen.

Karena itu, menurut dia, wajar jika hasil berbeda.

Dia mencontohkan data milik koalisi Prabowo-Sandi di Provinsi Yogyakarta dan Banten.

Dari sebelumnya terdapat 3 nama Sumirat, menjadi 1 setelah dicek KPU melalui Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan. 

"Dari data yang digunakan oleh koalisi Prabowo-Sandi, dilakukan sampel terhadap dua provinsi sebagai contoh di DIY dilakukan analisis kegandaan terhadap nama Sumirat. Pada satu nama yang didata DPS 3 ada 3 nama lalu setelah dilakukan pengecekan dengan DPT yang telah kita tetapkan sudah tidak lagi 3 tetapi menjadi 1," tambahnya.(*)