TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego bisa memahami bila terlihat kini partai Demokrat setengah hati dalam memenangkan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Karena sejumlah kadernya pun menyatakan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sejumlah kader Demokrat pun diberikan dispensasi atas pilihannya mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.

Diantaranya kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, dan lainnya.

Baca: Setelah Demokrat, Gubernur dari PKS Kabarnya Juga Akan Dukung Jokowi-Maruf di Pilpres

Demokrat menegaskan memiliki alasan mengapa tak memberikan sanksi bagi para kader tersebut.

Termasuk sebelumnya Gubernur NTB, TGB dan Mantan Gubernur Jabar Deddy Mizwar.

Sejak awal, menurut Indria Samego, memang sudah terlihat tidak adanya kecocokan antara partai-partai politik yang berada di koalisi Prabowo-Sandiaga, yakni Gerindra, PAN dan PKS dengan Partai Demokrat.

"Sejak awal kelihatan sekali, tak ada chemistry antara Demokrat dengan Gerindra, PAN dan PKS," ujar Indria Samego kepada Tribunnews.com, Senin (10/9/2018).

Menurut dia, itulah harga koalisi strategis, yakni tak solidnya dukungan Partai Demokrat kepada Prabowo-Sandiaga.

Hal ini akan berbeda kata dia, jika itu koalisi permanen yang relatif kompak dan solid.

"Yang diperlukan adalah pertemuan kepentingan," jelasnya.

Sebelumnya juga Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan terdapat empat DPD yang diberikan dispensasi oleh pengurus pusat untuk mendukung Pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Dispensasi tersebut diberikan karena mayoritas masyarakat di wilayah tersebut mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Ada sekitar 4 provinsi yang diberikan dispensasi,"ujar Ferdinand di Jalan Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta, Minggu, (9/9/2018).

Ke empat provisnsi tersebut yakni Papua, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Utara.

Ferdinand mengatakan dari 34 Provinsi yang menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) sebenarnya ada 7 provinsi yang menginginkan Demokrat mendukung Jokowi.

Hanya saja dari 7 provinsi tersebut hanya empat provinsi yang keinginannya sangat tinggi sehingga DPP mempertimbangkan untuk memberi dispensasi.

"Ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan pak Prabowo, ada 7 provinsi yang meminta berkoalisi dengan pak Jokowi, tapi tidak signifikan, artinya perimbangan suaranya antara 51-49 persen, 52-48 ya. hanya 4 provinsi yang memang signifikan, tinggi sekali 70 kontra 30, 65 kontra 35 persen yang memang menghendaki mendukung pak Jokowi. jadi mungkin yang 4 provinsi ini akan kami pertimbangkan dispensasi khusus," katanya.

Adapun alasan pemberian dispensasi khusus tersebut karena DPP Demokrat tidak mau membuat para Calegnya yang bertarung di kantong suara Jokowi tersebut tidak dipilih masyarakat karena Demokrat mendukung Prabowo.

"Mengingat kader-kader kami di sana juga tidak boleh jadi kesulitan mencari pemilih bagi dirinya, caleg-caleg kita. jadi nanti kami akan cari formula khusus lah supaya partai Demokrat juga hidup, kami juga bisa memenangkan pak Prabowo nanti," katanya.