TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilihat lebih memilih untuk membuat sekoci politik yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan politik partai berlambang Mercy di Pilpres 2019.

Hal ini menurut Ketua Pusat Studi Politim & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi
terindikasi dengan tidak ada upaya tegas yang dilakukan SBY terhadap kader-kader yang punya sikap berbeda dalam koalisi dukungan pada pilpres 2019.

Sebagaimana diketahui Demokrat telah menyatakan dukungan ke kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Namun ada sejumlah kadernya balik badan mendukung kubu bakal calon presiden petahana dan wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Bahasanya mungkin bukan terpecah suara dukungan, tapi lebih membuat sekoci politik yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan politik Demokrat," ujar Muradi kepada Tribunnews.com, Senin (10/9/2018).

Terlepas dinamika politik yang berkembang antara SBY dan Prabowo, namun kata dia, harus diakui bahwa dengam membiarkan kader Demokrat yang berbeda pilihan, adalah langkah realistis yang bisa dilakukan guna tetap menjaga asa politik pasca 2019.

Sebab dengan bersikap tegas tidak akan memberikan efek positif pada internal Demokrat.

"Bisa saja sikap keras akan merusak konsolidasi internal partai Demokrat," katanya.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan terdapat empat DPD yang diberikan dispensasi oleh pengurus pusat untuk mendukung Pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Dispensasi tersebut diberikan karena mayoritas masyarakat di wilayah tersebut mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Ada sekitar 4 provinsi yang diberikan dispensasi,"ujar Ferdinand di Jalan Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta, Minggu, (9/9/2018).

Ke empat provisnsi tersebut yakni Papua, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Utara.

Ferdinand mengatakan dari 34 Provinsi yang menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) sebenarnya ada 7 provinsi yang menginginkan Demokrat mendukung Jokowi.

Hanya saja dari 7 provinsi tersebut hanya empat provinsi yang keinginannya sangat tinggi sehingga DPP mempertimbangkan untuk memberi dispensasi.

"Ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan pak Prabowo, ada 7 provinsi yang meminta berkoalisi dengan pak Jokowi, tapi tidak signifikan, artinya perimbangan suaranya antara 51-49 persen, 52-48 ya. hanya 4 provinsi yang memang signifikan, tinggi sekali 70 kontra 30, 65 kontra 35 persen yang memang menghendaki mendukung pak Jokowi. jadi mungkin yang 4 provinsi ini akan kami pertimbangkan dispensasi khusus," katanya.

Adapun alasan pemberian dispensasi khusus tersebut karena DPP Demokrat tidak mau membuat para Calegnya yang bertarung di kantong suara Jokowi tersebut tidak dipilih masyarakat karena Demokrat mendukung Prabowo.

"Mengingat kader-kader kami di sana juga tidak boleh jadi kesulitan mencari pemilih bagi dirinya, caleg-caleg kita. jadi nanti kami akan cari formula khusus lah supaya partai Demokrat juga hidup, kami juga bisa memenangkan pak Prabowo nanti," katanya.(*)