TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengambilan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, pada Jumat malam ini.

Sepanjang hari kemarin, kedua tim pemenangan mengakui sudah gundah gulana akan mendapat nomor berapa.

Sebab, menurut mereka nomor urut akan memberikan dampak elektoral baik pada Pemilihan Legislatif (pileg) maupun Pilpres 2019 nanti.

Seperti halnya dialami Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra, Andre Rosiade. Dia berharap nantinya pasangan calon Prabowo-Sandi mendapatkan nomor urut 2.

"Feeling saya sih dapat nomor urut 2 ya. Dari awal sekali saya sudah ngarep nih bisa nomor 2," ujarnya kepada Tribun, Kamis (20/9) kemarin.

Baca: Hari Ini Pengambilan Nomor Urut Capres di KPU, Massa Pendukung Diharapkan Menahan Diri

Menurut Andre, nomor urut juga sangat 2 diharapkan oleh sebagian besar politisi partai Gerindra, terutama mereka yang nomor urut dua di daftar calon anggota legislatif.

Alasannya suka atau tidak, akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi para caleg.

Belum lagi Partai Gerindra dalam pemilu kali ini bernomor urut 2.

"Partainya nomor urut 2, pasangan nomor urut 2, caleg nomor 2. Iklan gratis. He-he-he," jelasnya seraya tertawa.

Kendati demikian, dia tidak mempermasalahkan nantinya akan diambil nomor urut berapapun bagi pasangan tersebut.

"Enggak masalah sih. Tapi ya kalau bisa nanti nomor 2," ujarnya.

Baca: Jokowi-Maruf Tidak Kerahkan Massa Saat Pengundian Nomor Urut

Kebingungan melanda kubu pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sekjen Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Lodewijk F Paulus mengaku nomor urut pasangan calon membuat kubunya berada dalam situasi dilema.

Pasalnya, bila pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapatkan nomor urut dua, maka akan sama dengan nomor urut Partai Gerindra pada pileg mendatang.

"Seperti diketahui memang dilematis karena Gerindra sendiri partainya nomor dua, kemudian nomor satu adalah PKB. Jadi kita bisa bayangkan kalau Gerindra mendapat nomor satu dan Pak Jokowi mendapat nomor dua. Untunglah buat kami Golkar nomor empat," ujar Lodewijk.

Menurut Lodewijk, jika paslon Jokowi-Ma'ruf memperoleh nomor urut dua, maka Partai Golkar tidak akan mendapatkan efek dari nomor urut pada pilpres mendatang.

Apabila pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat nomor urut satu pun, yang mendapat efek elektoral adalah PKB.

"Ya enggak kebagian efeknya. Ya umpamanya katakan Pak Jokowi nomor satu, PKB yang mendapatkan nomor efek itu. Bayangkan kalau nomor dua, efeknya bagaimana? Tidak terjadi efek begitu ya," katanya.

Menurut Lodewijk, Gerindra akan diuntungkan bila pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan nomor urut dua.

Karena, selain mengkampanyekan pasangan capres-cawapres, nomor tersebut juga sekaligus dapat mengkampanyekan Partai Gerindra.

"Gerinda sama lah kalau dia sekali kampanye, sekaligus pasangan calon, sekaligus untuk partai. Golkar kita tetap nomor empat," pungkasnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menjelaskan sebaiknya nomor urut presiden dan wakil presiden dimulai dari angka 47.

Alasannya, nomor urut caleg DPD terbesar berada di Banten hingga nomor 46.

"Harusnya di angka 47 dan 48. Di Banten itu kan sampai 46 nomornya," ujarnya.

Penjelasannya, nomor urut Caleg DPD dimulai dari angka 21, mengingat nomor urut partai politik hingga 20. Artinya, pasangan capres dan cawapres dapat diberikan nomor urut 47 dan 48.

Dia menilai hal ini diperlukan agar tidak ada caleg atau partai politik yang diuntungkan atau dapat terafiliasi dari nomor urut pasangan capres dan cawapres.

"Toh, tidak akan masalah juga kan? Kertasnya juga nanti akan beda. Satu ditulis 47, satu lagi 48," lanjutnya.

Pengalaman dari Pemilu 2009 dan 2014, nomor urut partai politik memiliki keuntungan tersendiri bagi caleg.

Mereka yang bernomor urut sama dengan partai politik, memiliki tingkat keterpilihan yang lebih tinggi.

Bukan hanya itu, nomor urut pasangan capres dan cawapres dimulai dari angka tinggi, juga merupakan sebuah bentuk pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengambil 'jalan pintas'.

"Ini juga pendidikan politik bagi masyarakat. Mereka tahunya kan nomor satu saja atau nomor dua saja. Jadi, nanti milihnya ya cuma itu-itu saja," imbuhnya. (tribun network/ryo/coz)