Hacker Rusia Disebut 'Incar' Pilpres Indonesia, Bermain Algoritma Media Sosial
Sejumlah peretas atau hacker asal Rusia disebut telah berada di Indonesia, tepatnya pada saat pengusungan calon presiden sedang berjalan.
Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Dewi Agustina
"Mainnya di viral. Kalau ada konten yang menyudutkan, biasanya oleh mereka di "cut" langsung. Kalau sudah viral, nanti kan jadi berita juga di media mainstream," urainya.
Nuruddin enggan menjawab saat ditanya untuk siapa para agen tersebut bekerja.
Baca: Partai Gerindra, Perindo, Berkarya, dan PKPI Mamuju Tak Boleh Kampanye di Medsos
"Ya lihat saja nanti lah. Siapa yang beri jatah banyak untuk Rusia kalau menang, ya itu dia yang pegang," ujarnyanya.
Tribun mencoba mengklarifikasi informasi tersebut ke dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung dalam Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.
Wakil Direktur Informasi dan Teknologi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Vasco Ruseimy, membantah adanya peran agen yang menaungi hacker asal Rusia itu.
Menurutnya, tidak ada akses kubu mereka ke peretas asal Rusia tersebut.
Terlebih, pasangan nomor urut 02 sudah merasa cukup dengan adanya bantuan dari relawan yang bergerak selama ini di media sosial.
"Enggak lah. Kita cukup dengan relawan saja. Lagian, enggak ada akses ke mereka," ucapnya.
Dia mengatakan bahwa terlalu jauh mengaitkan pilpres 2019 kali ini dengan hadirnya peretas Rusia yang pernah terlibat dalam kampanye Donald Trump di Amerika Serikat.
"Terlalu jauh lah. Saya kira tidak ada yang seperti itu di pilpres Indonesia," imbuhnya.
Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni mengatakan sejauh ini timnya masih percaya dengan kemampuan anak bangsa. Masyarakat, kata dia, menjadi konsultan politik pasangan nomor urut 01 itu.
"Tidak lah. Kami masih percaya dengan anak bangsa. Tidak perlu konsultan politik dari luar negeri," tegasnya.
Dia menyatakan, apabila benar ada pihak yang menggunakan jasa agen asing, maka sudah dapat dipastikan akan diintervensi kebijakan-kebijakannya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memperhatikan informasi tersebut.
"Itu kan berarti ada intervensi dari asing. Kalau benar ada, ya Bawaslu harus bisa mengawasi ini," imbuhnya. (Tribun Network/Amryono Prakoso)
