Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sudah mengingatkan kepada semua pihak yang ada disekelingnya, agar tidak mengacungkan jari, saat acara pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu.

"Bahwa saat kami, Jembatan Suramadu biasa kanan-kiri ada Kiyai dan acungkan jari, juga sudah saya ingatkan saat itu tidak usah, beda kalau saya suruh, justru saya ingatkan, jangan dibalik-balik," ujar Jokowi di JiExpo, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Baca: Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Pose Foto saat Kunjungan ke Suramadu, Timses Beri Jawaban Tegas

‎Diketahui, Jokowi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melakukan kampanye terselubung saat pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu pada Sabtu (27/10/2018).

Jokowi dilaporkan oleh seorang warga sipil yang tergabung dalam Forum Advokat Rantau, bernama Rubby Cahyady.

Rubby menduga, Jokowi yang merupakan capres pada Pilpres 2019‎ melakukan kampanye saat bertugas sebagai Presiden.

Hal itu terlihat dari pose satu jari yang ditunjukkan beberapa orang yang berfoto bersama Presiden ketika acara peresmian berlangsung.

Baca: Persib: 5 Pertandingan Tidak Menang, Gomez Targetkan 18 Poin, Banding Bojan dan Ezechiel Ditolak

Pose tersebut dinilai menunjukkan Citra diri Jokowi sebagai capres capres nomor urut 01.

Pembebasan Tarif Tol untuk Rasa Keadilan

Presiden Jokowi menjelaskan, proses pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu ‎sudah dilakukan sejak lama, dimana sebelumnya pengguna sepeda motor digratiskan dan ini merupakan permintaan dari tokoh masyarakat dan Kiyai di Madura.

"Kedua 2016 masih ada keberatan tarif tol yang mahal, minta diskon dipotong 50 persen, kami berikan. ‎Pada 2017-2018 ada permintaan itu (pembebasan tarif tol) karena pergerakan ekonomi Madura belum kelihatan," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, pembangunan infrastruktur yang digencarkan pemerintah harus berdampak ke perekonomian di daerah tersebut.

"Kalau beratkan untuk apa? Kemiskinan di Sidorjo, Surabaya, Gresik sampai 6 persen sampai 7 persen, Madura 16 persen sampai 24 persen. Supaya tidak ada ketimpangan hanya jarak 5 kilo sampai 6 kilo, rasa keadilan itu jadi catatan kita," papar Jokowi.

Baca: Jokowi Minta Menteri Perketat Izin Penerbangan

Menurutnya, pembangunan Jembatan Suramadu merupakan didanai oleh APBN dan bukan merupakan investasi dari pihak swasta maupun BUMN, sehingga diputuskan jembatan ini menjadi jembatan biasa bukan tol.

"Ini dari APBN, kalau jalan tol lain swasta-BUMN, sehingga saat itu kami sampaikan jembatan Suramadu biasa, bisa dipakai kita semua khususnya Jawa Timur, Madura,"‎ paparnya.