TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA  -- Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-17 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (26/11/2018).

Dalam kesempatan itu dengan nada tak serius, JK menyebut pemuda Muhammadiyah tak harus mengikuti pilihan politik Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, ke kubu pasangan nomor urut 02 atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Jadi walaupun saudara Dahnil itu di pihak nomor dua. Tapi tidak berarti Pemuda Muhammadiyah harus semua ikut kebijakan politik Muhammadiah tertentu," ujar JK diiringi riuh rendah tepuk tangan undangan yang hadir.

JK beralasan, arahan atau ketentuan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah notabene jauh lebih tinggi, di mana sebelumnya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir memberikan kebebasan kepada warga Muhammadiyah dalam menentukan pilihan politik.

Baca: Polisi Buru Sopir Taksi Online yang Diduga Tahu Pembunuhan Pemandu Karaoke di Mampang

"Tentu lebih tinggi ketua umum PP Muhammadiyah itu, bahwa Muhammadiyah itu memberikan kesempatan rakyatnya untuk memilih apa yang terbaik kan. Kan begitu kan," sambung Kalla.

Dahnil sendiri kini diketahui, menjabat sebagai Koordinator Juru Bicara pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

"Jadi walaupun duduk sama-sama di depan, Ketua Umum Muhammadiyah dan Ketua umum PP Muhammadiyah tapi dalam berpolitik kadang-kadang bisa berbeda gitu kan. Itulah demokrasi yang baik di negara ini. Itulah pilihan-pilihan yang terbaik," ungkap JK.

Hadir dalam pembukaan muktamar tersebut, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan isterinya Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Diakhir sambutan JK mewajarkan perbedaan pilihan politik yang ada dalam organisasi Muhammadiyah.

Ia mengingatkan, bahwa yang terpenting dalm berdemokrasi adalah menyalurkan pilihan terbaik.

"Demokrasi bukan hanya angka-angka saja. Tapi adalah untuk memajukan bangsa ini. Bukan hitungan-hitungan saja demokrasi itu tapi demokrasi adalah bagaimana mencapai kemajuan dan siapa yang paling bisa memajukan bangsa ini. Itulah yang menjadi hak politik daripada masyarakat dan itulah hak asasi kita untk yang terbaik untuk kemajuan bangsa ini," terang Wapres.