Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menginginkan supaya KPU RI melakukan transparansi terhadap penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk kepentingan Pemilu 2019.

Upaya transparansi itu dilakukan dengan cara mempersilakan BPN Prabowo-Sandi turut serta di dalam menganalisa DPT termasuk membuka dan mencermati data secara lengkap dan detail.

BPN Prabowo-Sandi masih mempertanyakan tambahan data 31 juta pemilih yang diserahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI.

Bahkan, mereka meminta penandaan empat bintang di NIK dan NKK supaya dibuka.

Permohonan itu disampaikan setelah perwakilan dari BPN Prabowo-Sandi bertemu dengan jajaran Komisioner KPU RI di kantor KPU RI, Senin (10/12/2018).

Baca: Prabowo Subianto Disarankan Sampaikan Permohonan Maaf

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan upaya pembukaan tanda bintang itu dilakukan agar untuk kepentingan, kemaslahatan, kepastian serta kejujuran penyelenggaran pemilu ini.

"Kami betul-betul menginginkan di last minute ini sebelum betul-betul diketok, pemilih yang memang harus dijamin negara lewat KPU untuk memilih betul-betul punyak haknya untuk memilih, jadi niatannya itu," kata dia.

Dia menegaskan, pihaknya sudah sangat siap untuk mengecek data satu per satu. Dia meminta kepada semua partai politik peserta pemilu supaya secara bersama-sama melakukan analisa.

Namun, dia menuding, pihak penyelenggara pemilu itu tidak mau membuka data.

Menurut dia, KPU tidak mau membuka data karena ingin menjaga kerahasiaan data pemilih. Sehingga, akhirnya pihaknya belum mencapai kata sepakat.

Namun, dia mengharapkan supaya ada titik temu sebelum kembali dilakukan rapat pleno penetapan DPT pada 15 Desember 2018.

"Ini menjadi perdebatan kami tadi sehingga kami minta sama-sama dibuka tanpa alat apapun. Kami lihat sama-sama saja begitu sehingga kerahasiaan tetap dijaga. Tetapi goal utama memastikan pemilih tak tercecer menjadi terpenuhi ," tambahnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso mengungkapkan, upaya membuka empat tanda bintang itu dilakukan sebagai langkah mengantisipasi potensi penyalahgunaan data pemilih.

Sebab, dia menaruh, curiga setelah secara tiba-tiba Ditjen Dukcapil Kemendagri menyerahkan data sebesar 31 juta pemilih tersebut.

"Kami masih berasumsi masih ada pertanyaan besar jangan-jangan ini apakah pintu masuk penggelembungan ataukah apa, atau apa kami memastikan," tambahnya.