Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hasto Dilaporkan, Bawaslu Diminta Buka Siapa Sebenarnya Penyebar Fitnah dan Hoaks

Pelaporan Hasto ke Bawaslu RI dinilai sebagai momentum bagi Bawaslu RI membuka siapa sebenarnya penyebar hoaks selama ini.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Hasto Dilaporkan, Bawaslu Diminta Buka Siapa Sebenarnya Penyebar Fitnah dan Hoaks
Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Kiai Maruf Amin, Hasto Kristiyanto di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaporan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menjadi momentum bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk membuka fakta sebenarnya soal beredarnya hoaks dan fitnah politik.

Khususnya yang selama terus menyerang Jokowi-KH Ma'ruf dan PDI Perjuangan.

Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto dilaporkan oleh Timses Prabowo-Sandi ke Bawaslu.

Baca: Dilaporkan ke Bawaslu, Hasto: Lebih Baik Saya yang Diserang

Pasalnya, Hasto menyinggung capres yang selalu menebar fitnah dan marah-marah. Dan capres itu dianggap sebagai Prabowo.

Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK), Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, pelaporan itu adalah pintu masuk bagi Bawaslu untuk membuka kotak pandora kampanye hoaks dan fitnah.

Baca: Meradang Karena Aurat Dylan Sahara Dikomentari Nyinyir, Ifan Seventeen: Saya Akan Cari Anda!

Memang selama ini, yang paling banyak mendapat hoaks dan fitnah adalah Paslon Jokowi-KH Ma'ruf.

"Hal ini akan menegaskan bahwa apakah sumber fitnah dan hoaks tersebut berasal dari mana, apakah memang ada pihak ketiga yang menunggangi perseteruan dua kubu tersebut atau malah justru serangan-serangan tersebut berasal dari kubu yang berlawanan dengan calon petahana," ujar Muradi, Jumat (28/12/2018).

Berita Rekomendasi

Hal itu akan berdampak positif bagi pelaksanaan pemilu yang baik. Harus dibuka tabir tentang siapa sebenarnya yang berperan dalam serangan hoaks dan fitnah.

Menurut Muradi, harus jujur diakui, bahwa penyebaran hoaks dan fitnah itu sangat sistematis dan terukur.

Padahal, lanjutnya, demokrasi tidak bisa berbasis pada data bohong dan berisi fitnah.

Karena itu demokrasi harus bisa diwujudkan dalam tatanan yang lebih fair, adil dan terukur. Sejauh hal itu bisa dilakukan, indonesia akan berada fase tatanan politik yang lebih dewasa dan matang.

Karenanya, Bawaslu harus secara lugas mengupayakan data dan informasi yang berasal dari laporan dan juga keterangan Hasto, demi mmemastikan pelaksanaan pemilu 2019 bebas dari fitnah dan hoaks.

"Dengan bebas dari fitnah dan hoaks, maka diharapkan pilpres dan pileg 2019 ini akan berisi debat dan adu gagasan serta program yang mana akan mengantarkan publik lebih obyektif dalam menilai siapa yang paling baik untuk dipilih," bebernya.

Baginya, kotak pandora terkait hoaks dan fitnah yang diarahkan ke pasangan Jokowi-Ma’ruf yang dilakukan secara sistematis harus dibongkar. Ukuran keberhasilannya akan bisa terlihat nanti.

"Yakni berhentinya serangan hoaks dan fitnah ataupun setidaknya berkurang dan diisi oleh adu gagasan dan program," kata dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas