Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih berpihak kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam menentukan format debat Pilpres 2019.

Karena dalam format debat kali ini, KPU akan memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada pasangan calon Capres-cawapres.

"Sayang sekali formatnya terlalu berpihak kepada pasangan calon daripada kepada rakyat," ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Senin (7/1/2019).

Baca: KPK Berharap Aher Kooperatif Penuhi Panggilan Ketiga Terkait Kasus Meikarta

"Padahal rakyat itu menunggu gaya otentik, jawaban otentik dari para capres-cawapres," lanjut Hendri Satrio.

Bahkan dia melihat, citra debat capres-cawapres kali ini tidak lebih baik dari ujian atau ulangan anak Sekolah Dasar (SD).

"Citranya jadi tidak lebih baik dari ujian anak SD atau ulangan harian anak SD gitu," jelasnya.

"Ulangan harian anak SD aja diberitahu pas mau ulangan. Ini sayang sekali," lanjutnya.

Baca: Tolak Cinta Pelaku Jadi Motif di Balik Pembunuhan Wanita di Lorong Apartemen Green Pramuka

Dia menjelaskan, bila pertanyaan debat mendapat bocoran, maka bukan lagi capres dan cawapres yang menjawabnya.

"Bahkan kalau dia tidak tahu pun, kita (rakyat-red) menunggu, si capres atau cawapres menjawab dia tidak tahu," ucapnya.

Kalau pun salah jawabannya, imbuh dia, rakyat menjadi tahu dimana letak kesalahan tersebut.

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan melalui cara pemberian pertanyaan, pihaknya menginginkan agar pelaksanaan debat lebih mengeksplorasi gagasan dari peserta Pilpres 2019.

Baca: Intip Perubahan Member iKON sejak Debut hingga Era IM OK saat Ini, Mana Favoritmu?

"Kami ingin mengarahkan diskusi di ruang publik mengarah ke diskusi soal program visi-misi. Jadi bukan lagi soal sontoloyo, genderuwo, itu tidak penting," kata dia, ditemui di kantor KPU RI, Senin (7/1/2019).

Untuk mekanisme debat kandidat, dia mengaku, sudah berdiskusi dengan timses masing-masing pasangan capres-cawapres. Dia menegaskan, pasangan capres-cawapres wajib hadir di acara penyampaian debat.

"Kalau ada debat kandidat peserta debat kandidat mengatakan saya tidak mau datang diwakili timses oh itu tidak bisa harus datang kalau debat kandidat," kata dia.

Dia berharap setelah pelaksanaan debat pada tanggal 17 Januari diskusi di ruang publik semakin mengarah mendiskusikan program membangun negara selama lima tahun mendatang.

"Dengan format, kami ingin ke sana," jelasnya.