Menristekdikti: Alumni Bebas Mendukung Pasangan Calon Presiden, Universitas Tidak Boleh
Menristekdikti Mohamad Nasir tidak mempersoalkan para alumni dari universitas mendukung satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir tidak mempersoalkan para alumni dari universitas mendukung satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Urusan alumni bukan urusan kami (Kemenristekdikti), itu pribadi silakan," ucap M Nasir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/1/2019).
Baca: Sandiaga Uno Bocorkan Isi Pidato yang Akan Disampaikan Prabowo Subianto, Fokus Pada 5 Isu Utama
Nasir mengatakan, ketika para alumni dari berbagai universitas memberikan dukungan kepada satu calon presiden dan calon wakil presiden, tidak berarti mewakili universitasnya.
"Kalau alumni pasti membawa kampusnya, apakah universitas A, B, C tapi dia bukan berarti mewakili universitasnya," kata Nasir.
Sementara untuk universitasnya sendiri, kata Nasir, jelas tidak dibolehkan berpolitik praktis dan mendukung capres dan cawapres dalam kontestasi Pilpres 2019.
"Kalau universitasnya enggak boleh," ujarnya.
Baca: Tragedi Sirkuit Sentul, Pebalap Iqbal Hakim Tewas saat Latihan Track dengan Mengendarai Ducati
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyentil kelompok-kelompok alumni universitas yang secara terbuka mendukung salah satu capres-cawapres.
Dalam sebuah forum perhimpunan alumni PTN Indonesia, Jusuf Kalla mengingatkan, ada baiknya jika ingin mendukung calon nomor urut 01 atau 02, tak membawa nama almamater.
Ia beralasan, meski setiap orang memiliki hak untuk mendukung calon manapun, namun tetap nama universitas harus netral.
"Kemarin UI dan kampus lain bikin pertemuan mendukung calon nomor satu. Sebelumnya ada yang dukung nomor dua. Jadi, (kalau) alumni itu (sebenarnya) itu bebas saja karena itu hak konstitusi masing-masing," kata Jusuf Kalla di hotel kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2018).
Baca: Dosen Selingkuhi Mahasiswi - Ini Nasib Doktor LL Hingga Putusan Politani Kupang
"Tapi mestinya tak harus terlalu jauh mengatasnamakan universitas, agar universutas itu tetap berdiri independen," sambung dia.
Menurutnya, ada kekhawatiran di depan, perbedaan pandangan politik akan membuat para alumni terpecah belah.
"Apabila terlalu jauh pasti alumni itu terbelah. Jadi kita harus bicara hal yang tentu independen, normatif tapi tidak berbicara tentang hal yang bisa memecah," ujarnya.
Sebelumnya, Sabtu (12/1/2019), alumni Universitas Indonesia mendekralasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.
Deklarasi yang berlangsung di Pintu Selatan GBK itu, diklaim dihadiri lebih dari 12.000 alumni dan juga berbagai elemen rakyat berbagai komunitas dan pendukung militan Jokowi
Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi mengatakan, hampir seluruh alumni perguruan tinggi di seluruh Indonesia mulai dari UGM, ITS, ITB, IPB, UNS, Unair, Undip, Universitas Padjajaran, Parahiyangan, Trisakti, Atmajaya dan berbagai perguruan tinggi lainnya bergabung memeriahkan acara itu.