TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy setuju dengan pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo soal pejabat dari parpol yang yang melalui proses rekrutmen betul, transparan, yang mengacu pada kompetensi, integritas, kapasitas.

"Tidak pada tempatnya persoalkan kader parpol atau non parpol di negara demokrasi, yg penting kompetensinya. Almarhum Baharudin Lopa adalah kader PPP yg dikenal bersih & profesional sbg Jaksa Agung pada pada masanya," tulis Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy seperti dikutip dari twitter-nya @MRomahurmuziy, Kamis (18/1/2019).

Menurut Rommy, di negara demokrasi menteri adalah political appointee.

"Artinya pejabat yang ditunjuk. Bisa seorang profesional berbasis parpol maupun non parpol. Maka jawaban pak Jokowi sudah tepat, yang penting merit system dan kompetensinya," ujarnya.

Pernyataan Jokowi muncul menjawab pertanyaan Prabowo dalam debat perdana Pilpres malam tadi.

Prabowo memberi pertanyakan kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin soal penegakan hukum yang dinilai kerap tidak adil karena sang pejabat yang berasal dari partai penguasa.

Jokowi lalu menyinggung peran mantan Jaksa Agung (almarhum) Baharuddin Lopa.

Menurut Jokowi seharusnya tidak boleh ada diskriminasi terhadap pejabat. Apakah berlatar belakang dari parpol atau dari profesional.