TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin leading dalam debat capres-cawapres perdana yang mengusung tema Hukum, HAM, Terorisme, dan korupsi nanti malam.

Emrus Sihombing mengatakan, sebagai petahana Presiden Jokowi memiliki cukup bekal kinerja positif dalam penanganan hukum, HAM, dan terorisme selama empat tahun memimpin pemerintahan.

"Dalam penegakan hukum di masa pemerintahan Joko Widodo, Pak Jokowi mengetahui persis perannya. Karena persoalan hukum itu bukan ranahnya eksekutif, tetapi ranahnya yudikatif, Jokowi tidak pernah melakukan intervensi," kata Emrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Ermus juga menyebut, Jokowi sangat menghormati profesionalitas Kepolisian dan Kejaksaan dalam konteks penyelidikan dan penyidikan.

Ia mencontohkan sejumlah kasus yang menjerat orang dari partai pendukung pemerintah, semua diproses KPK tanpa sedikit pun intervensi dari pemerintah.

"Semua disikat kan? Itu bukti bahwa penegakan hukum di bawah pemerintahan Jokowi tidak mengintervensi sama sekali dan menyerahkan sepenuhnya itu ditangani secara profesional Kepolisian dan Kejaksaan," jelas Emrus Sihombing.

Ia juga mengatakan, adapun pihak-pihak yang selalu memandang sebelah mata terhadap penegakan hukum di era Jokowi.

Hal itu hanya digulirkan pihak-pihak yang ingin membentuk opini publik bahwa Jokowi salah arah.

Baca: Evaluasi Debat Hukum Capres-Cawapres: Kosongnya Visi Perlindungan HAM

Termasuk pihak-pihak yang menyebut penanganan hukum di masa pemerintahan Jokowi tajam ke atas tumpul ke bawah.

"Bukannya orang-orang yang posisinya di atas (ditangani) tajam juga. Contoh apa? Pejabat PUPR kena juga kan, sementara PUPR itu kan kementerian primadona Joko Widodo dalam membangun infrastruktur," ungkapnya.

Baca: Beberkan '4 Gol Bunuh Diri' Prabowo-Sandi Saat Debat, Adian Napitupulu: Jokowi-Maruf Dapat Skor 10-0

Selain itu, bukti lain kinerja positif Jokowi di bidang hukum adalah meningkatnya jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

Emritu mengatakan hal itu bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan Jokowi di bidang hukum.

"Dan itu dari berbagai partai, baik mereka pendukung pemerintah atau di luar pemerintah. Artinya tidak ada perlindungan atau upaya pemerintah untuk menghalang-halangi. Dilepas aja," tegas Ermus.

"Pemerintah Joko Widodo juga terus menggembor-gemborkan jangan pernah bermain dengan APBN/APBD. Sangat sering diucapkan. Saya kira dia adalah tokoh yang bersih, juga tokoh antikorupsi. Belum lagi anak-anaknya hanya penjual martabak dan pisang goreng. Jadi tidak memanfaatkan kekuasaan bapak," tutupnya.