Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah menjawab tantangan selama menjabat Presiden Republik Indonesia. Khususnya dalam penegakan hukum, HAM dan terorisme.

Demikian dikatakan Ketua DPP Gempar bidang hukum, Petrus Sihombing menanggapi keseruan debat perdana pilpres yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.

Petrus menyebut, Jokowi telah memberikan ruang kesetaraan bagi kaum disabilitas dengan dikeluarkannya undang-undang tentang disabilitas.

"UU Disabilitas No 8 tahun 2016 dengan adanya undang-undang itu kaum disabilitas mendapat kesetaraan yang sama dan Jokowi banyak merealisasikan apa yang dibutuhkan oleh kaum disabilitas selama ini baik dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat," kata Petrus kepada wartawan, Jumat (17/1/2019).

Dalam hal pencegahan terorisme, Petrus menilai hadirnya undang-undang-undang antiterorisme, sinergitas pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat bisa terwujud untuk mencegah aksi teror.

Baca: Ahok akan Menikah Usai Bebas dari Penjara, Siapakah Sang Pujaan Hati yang Segera Dipersuntingnya?

"Regulasi itu menjadi sangat penting dilakukan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di bangsa ini dan akhirnya Perppu tersebut menjadi undang-undang. Sehingga dalam hal itu pemerintah bisa melakukan sinergi bersama seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah terorisme dan paham-paham radikalisasi ke masyarakat," jelasnya.

Sehingga, Caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai NasDem itu menyebut Jokowi layak untuk kembali memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.

Karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bermanfaat bagi masyarakat.

"Dengan adanya hal tersebut kita bisa memberikan kesempatan kembali kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin untuk memimpin kembali dengan gagasan yang menarik dan pendekatan-pendekatan yang nyata dan bisa dirasakan oleh masyarakat," kata dia.