TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi, pernyataan calon presiden Joko Widodo terkait Propaganda Rusia.

Bagi Jusuf Kalla yang juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, pernyataan mantan Wali kota Solo itu tak langsung merujuk negara Rusia sebagai pembuat propaganda.

"Jadi yang dimaksud propaganda Rusia itu jenisnya bukan Rusia (negaranya)," kata JK yang ditemui di kantor wakil presiden, Jalan Merdeka Medan Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Ia pun menerangkan, pemaknaan istilah proganda Rusia sama seperti pemaknaan kue Bika Ambon, yang tak berasal langsung dari Ambon.

"Ya kan kita semua dewan pengarah tau apa yang disampaikan Pak Jokowi, tapi maknanya bukan (proganda dari Rusia). Katakanlah makanan Makassar, oh makanannya, bukan berarti (dari) Makassarnya. Jadi ini yang dimaksud propaganda. Jadi ini Bika Ambon, bukan Ambonnya tapi bikanya," jelas JK.

Sejauh ini ia mengatakan, proganda sering dijadikan wadah kampanye untuk menarik pemilih dan menurutnya hal tersebut wajar dilakukan tim kampanye.

"Ya namanya kampanye kan memang propaganda, kalau bukan propaganda bukan kampanye namanya. Propaganda itu menyakinkan orang akan sikap atau hal yang kita ingin menangkan. Jadi, ya namanya propaganda tentu mengupayakan agar didengar yang baik-baik. Yang jelek-jelek tidak didengarkan, dipercayai yang baik. Yang negatif ya kita usahakan bagaimana tidak didengarkan," ungkap Kalla.

Hal tersebut juga diaminkan oleh Jokowi.

Jokowi menilai propaganda Rusia yang digunakan tim sukses kubu Prabowo-Sandi, tidak ada hubungannya dengan negara dengan julukan Tirai Besi tersebut.

"Kita tidak bicara mengenai negara, bukan negara Rusia tapi terminologi dari artikel rand corporation," ujar Jokowi seusai menghadiri peringatan ke-72 HMI di kediaman Akbar Tandjung, Jakarta, Selasa (5/2/2019).

Rand Corporation adalah sebuah lembaga non-profit di Amerika Serikat yang fokus pada analisa kebijakan publik. Istilah propaganda Rusia diambil dari sebuah artikel yang diterbitkan di sana.

Baca: Usai Diperiksa KPK Soal Korupsi Dana Hibah KONI, Jenderal Tono Enggan Berkomentar

 Sebelumnya diketahui, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta pun angkat bicara terkait pernyataan capres nomor urut 01 itu di kesempatan kampanya di Jawa Timur lalu.

Kedubes Rusia membantah keikutsertaan Rusia dalam kampanye di Indonesia dan menegaskan, pihaknya sama sekali tak ikut campur dalam urusan dalam negeri mana pun.

Tundingan adanya kekuatan Rusia yang dibalik "kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia" itu tidak berdasar.

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," dalam pernyataan tertulis pada Senin 4 Februari 2019, lalu.