TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang debat kedua Pemilu Presiden 2019, kubu Prabowo-Sandi terus menyoroti masalah infrastukur di era pemerintahan Jokowi.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai pembangaunan infrastruktur saat ini tidaklah efisien.

Salah satu contohnya adalah pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang yang sangat membebani keuangan negara.

"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar perbulan untuk biaya operasional, sementara pemasukannya hanya 1 miliar. Ada gap 9 miliar yang harus disubsidi, dan ini mau sampai kapan?" kata Suhendra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/2/2019).

Baca: Bukan Aset Daerah, Gubernur Sumsel Tolak Permintaan Menanggung Subsidi LRT Palembang

Menurutnya proyek tersebut sangat membebani BUMN di bidang konstruksi.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 itu mencatat, setidaknya ada empat BUMN konstruksi yang saat ini terbebani utang lantaran menggarap proyek infrastruktur pemerintah.

"Ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah 'anda selesaikan ini, pokoknya saya gak mau tau', sehingga BUMN-BUMN ini berhutang dan menanggung risiko keuangannya," tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Prabowo saat menghadiri HUT Federasi Serikat Pekerja Metala Inoneia (FSPMI) yang ke 20 di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu kemarin, (6/2/2019).

Menurut Prabowo pembangunan LRT itu, berimbas terhadap masyarakat. Pada akhirnya uang dari rakyat yang akan dipakai untuk biaya operasional LRT.

"4 bulan lalu saya mengatakan, LRT yang di Palembang itu tidak ekonimis, tahu tahu saya dimaki maki, dihujat, tapi sekarang data-data terungkap, tiap bulan LRT itu pemeliharaan operasinya jauh di atas pemasukannya, rakyat harus nombok," pungkasnya.