TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Nasional Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Hanafi Rais mengatakan bahwa data-data yang dikeluarkan Jokowi soal pembangunan dan ekonomi masyarakat dalam debat ke dua, menjadi tidak berguna apabila tidak sesuai dengan kondisi yang dirasakan oleh rakyat.

Data data angka kemiskinan menurun dan lainnya,menjadi tidak berguna ketika banyak masyarakat mengeluhkan naiknya tarif dasar listrik.

"Mau banyak-banyakan data yang disampaikan pemerintah, tapi kalau rakyat tidak merasa nyambung datanya, percuma," kata Hanafi dalam diskusi di Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Selasa, (19/2/2019).

Apalagi menurut Hanafi bila data data yang diungkapkan tersebut tenryata keliru. Informasi tersebut dapat dinilai sebagai sebuah penyesatan dan dapat dikategorikan delik pidana.

"Apalagi kalau data yang diberikan capres itu bohong. Mestinya itu dilaporkan. Kalau sampaikan data, membiarkan kebohongan, itu sudah kena delik hukum," katanya.

Baca: Komnas HAM Akan Tagih Komitmen Jokowi Untuk Lebih Progresif Jika Terpilih Lagi

Belum lagi menurutnya sudah menjadi pengetahuan umum adanya survei-survei mengenai kemampuan ekonomi masyarakat yang dimanipulasi.

Oleh karena itu menurut Wakil Ketua Umum PAN itu, tidaklah heran bila sekarang ini timbul perlawanan dari masyarakat yang menyangsikan kapasitas pemerintahan.

"Apalagi mau berupaya meyakinkan masyarakat dengan data, angka-angka, tabel, udah gak ada manfaatnya. Masyarakat sudah enggak percaya dengan angka. Masyarakat hanya percaya dengan rasa yang dialami yaitu ekonomi makin sulit, hukum makin zalim," pungkasnya.