TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat hukum dari lembaga kajian independen PARA Syndicate, Agung Sulistyo menilai Joko Widodo unggul atas Prabowo Subianto dalam debat kedua Pilpres 2019 pada Minggu (17/2/2019) kemarin.

Menurutnya Jokowi unggul dengan nilai 8,4 bebanding 7,4 milik Prabowo dari sudut pandang pemaparan visi misi saat debat kedua dengan tema pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Agung menjelaskan bahwa nilai itu merupakan nilai rata-rata dari sembilan aspek yang digunakan.

Dari aspek singkatnya waktu pemaparan, tingkat menariknya pemaparan, dan tingkat berartinya pemaparan visi misi, Agung menilai Jokowi dan Prabowo sama-sama mendapatkan nilai sembilan.

Baca: BPN Soroti Ketaatan Jokowi Pada Aturan di Debat Kedua: Serang Prabowo Dengan Kepemilikan Lahan

Lalu dari segi kelayakan jawaban atas pertanyaan dan jawaban yang simpel Jokowi masing-masing unggul dengan nilai 8 sementara Prabowo 6.

Kemudian dari segi perhitungan Jokowi unggul lagi dengan nilai 8 berbanding 7.

Dari segi pemaparan yang jangka panjang, Jokowi unggul dengan nilai 9 berbanding 6.

Dan dari segi mudahnya pemaparan untuk dicerna, Jokowi unggul dengan nilai 8 berbanding 7.

Menurutnya ada sejumlah faktor yang membuat Prabowo bisa dianggap kalah di debat kedua tersebut.

“Yang pertama adalah saya sekurang-kurangnya menghitung Prabowo menyebut tiga kali kalimat tujuannya dengan Jokowi sama namun falsafah dan strateginya beda, hal itu bisa menunjukkan bahwa Prabowo berusaha menutupi apa yang tidak bisa dijawab,” terangnya di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (18/2/2019).

Lalu faktor kedua yang menyebabkan Praboeo bisa dibilang kalah dari Jokowi dalam debat kedua adalah tidak konkretnya strategi yang disampaikan Prabowo dalam menyelesaikan masalah.

“Yang pertama adalah komitmennya mengatasi masalah kebakaran hutan yang itu tergantung pada kondisi alam, kemudian komitmen mengurangi emisi karbon yang jadi masalah di seluruh dunia tak dituntaskan Pak Prabowo dengan konkret,” tegas Agung.

“Juga masalah sertifikasi kayu yang sebenarnya sudah dilakukan sejak 2008 atau 2009, tak ada jawaban yang lebih konkret dari Pak Prabowo seperti analisis kenapa kayunya tak laku di pasaran dan bagaimana strategi agar kayu Indonesia dilirik pasar,” pungkasnya.