TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyayangkan kampanye hitam sejumlah ibu-ibu, yang berkampanye tentang 'azan dilarang dan diperbolehkannya nikah sejenis jika Jokowi menang.'

Hal ini terungkap dalam video sosialiasi yang berisi kampanye hitam terhadap pasangan nomor 1 Jokowi-Ma'ruf Amin ramai dibahas di media sosial.

"Kampanye hitam tidak boleh dilakukan," tegas Mardani yang juga Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini kepada Tribunnews.com, Senin (25/2/2019).

Untuk itu pula, Mardani meminta kepolisian untuk mendalami tiga terduga yang sudah diamankan terkait video viral kampanye hitam terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kejadian di sosmed dengan diamankannya tiga terduga perlu didalami dengan seksama dan dilihat kerangka kasusnya," tegas Mardani Ali Sera.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini, semua pihak mesti menjadikan pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik yang mencerdaskan dan membawa kebaikan bagi semua.

"Literasi kampanye penting," jelas Mardani Ali Sera.

Sementara itu Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean membenarkan bahwa tiga perempuan yang diamankan kepolisian karena diduga melakukan kampanye hitam merupakan bagian dari relawan Pepes yang terdaftar di BPN Prabowo-Sandi.

Baca: Maruf Amin Sebut Jawa Barat Paling Kuat Hoaksnya, Dahnil Anzar Colek Ridwan Kamil & Pertanyakan Ini

"Berdasarkan laporan yang saya terima mereka adalah relawan Pepes. Saya menerima laporan dari teman teman mereka," kata Ferdinand saat dihubungi, Senin, (25/2/2019).

Hanya saja menurut Ferdinand informasi tersebut datang dari teman-teman relawan Pepes. Ia sendiri mencoba berkomunikasi dengan Ketua Relawan Pepes, Wulan, untuk memastikannya.

"Belum tanya ke ketua umumnya mba Wulan, tapi laporan ke saya dari pepes Karawang, memang orang mereka. Jadi apakah itu betul terdaftar atau tidak saya belum tahu," katanya.

Meskipun demikian menurut Ferdinand apa yang disampaikan tiga orang wanita yang kini diamankan di Mapolda Jawa Barat tersebut seharusnya tidak dibawa ke ranah pidana. Karena apa yang disampaikan merupakan prasangka yang belum terjadi. Sama seperti pernyataan bahwa bila Jokowi menang ekonomi Indonesia akan hancur.

"Jadi kenapa mereka kemudian dipidana, karena sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana kalau memang Jokowi menang ternyata itu benar terjadi. Siapa yang mau menanggung beban hidup mereka yang ditahan," katanya.

Seharusnya apa yang disampaikan tiga wanita tersebut cukup dibantah oleh tim Jokowi. Menurutnya pernyataan politik harus ditanggapi dengan pernyataan politik juga.