Wiranto: Gangguan Keamanan Kampanye Pemilu Lebih Dominan di Media Sosial
Media sosial akan menjadi lebih gencar lagi pada kampanye terbuka karena peserta pemilu diperbolehkan memakai media massa untuk kampanye.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Wiranto mengatakan, gangguan keamanan di Pilpres 2019 ini, lebih banyak terjadi di media sosial.
Wiranto menyebut, pada Pilpres 2014 lalu, penggunaan atau persaingan melalui media sosial tidaklah seketat sekarang.
Ia menilai, keributan atau persaingan antar pendukung secara fisik terbilang lebih baik. Namun, persaingan di media sosial cenderung tidak sehat dan perlu dikawal.
Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat kordinasi tingkat menteri bersama penyelenggara pemilu di kantor Kementrian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, JL. Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).
"Media sosial merupakan wilayah yang saat ini lebih meningkat dari pemilu yang lalu. Pemilu yang lalu, media sosial tidak begitu dominan. Namun, saat ini, sangat dominan dan menjadi bagian wilayah yang kita jaga," kata Wiranto.
Mantan Panglima ABRI itu juga mengatakan, peningkatan suhu politik secara langsung atau tatap muka memang masih ada. Tapi jumlahnya tidak seberapa dan sudah dilakukan antisipasi.
Media sosial akan menjadi lebih gencar lagi pada kampanye terbuka karena peserta pemilu diperbolehkan memakai media massa untuk kampanye.
Terlebih, aturan kampanye terbuka telah diatur dalam undang-undang.
"Kalau kita lebih rinci lagi tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, suhu politik paling tinggi itu di medsos jadi rame. Kita bersyukur secara fisik suhu politik kita masih bisa dikendalikan dengan baik," jelas Wiranto.
Wiranto juga menyampaikan bahwa konflik atau kenaikan suhu politik pada masa pemilu adalah hal yang wajar.
Baginya, negara lain juga mengalami hal yang serupa.
Baca: Pelaku Penusukan di Halte Transjakarta Merasa Terhina Korban Angkat Kaki
"Mudah-mudahan pada saat hari H nanti semua kerawanan-kerawanan yang sudah kita catat, kita netralisir, itu bisa zero, zero mungkin tidak mungkin, tapi semoga menjadi tidak masalah lagi dalam pemilu," tegas Wiranto.
Sementara itu, dalam rakor persiapan pemerintah menjelang kampanye terbuka pemilu 2019 itu turut hadir sejumlah pejabat antara lain, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, Asops Panglima TNI Mayjen Ganip Warsito, Asops Kapolri Irjen Rudy Sufahriadi Ketua Bawaslu Abhan dan Ketua KPU Arief Budiman.