Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar Rapat Koordinasi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Dalam acara tersebut, Ketua HKTI Moeldoko yang juga sebagai Kepala Staf Kepresidenan menyatakan dukungan politik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini menjadi capres nomor urut 01.

Moeldoko menjelaskan, dukungan politik tersebut diberikan kepada presiden Jokowi karena pemerintahan saat ini telah banyak berbuat untuk petani dan pertanian Indonesia.

Baca: Bawaslu RI: Coklit DPT oleh KPU Bermasalah

"Ini perlu saya nyatakan dengan jelas kenapa kami memberikan dukungan HKTI dan para petani kepada Presiden," ujar Moeldoko.

Ia menjelaskan, Jokowi telah melakukan reforma agraria, di mana dalam reforma agraria, terdapat redistribusi aset.

Tercatat, sampai dengan saat ini negara telah memberikan kurang lebih 39 ribu bidang tanah kepada para petani Indonesia.

Selain itu, Moeldoko juga melihat pemerintah telah melakukan berbagai macam pembangunan infrastruktur di beberapa daerah yang berdampak positif kepada petani.

Baca: KPK Lakukan Safari Kegiatan di Sulawesi Barat dalam Rangka Pencegahan Korupsi

"Pembanguan irigasi, embung, bendungan, listrik, pelabuhan, pendaratan ikan, jalan-jalan produksi, dan juga pasar-pasar telah meningkatakan produktifitas dan juga menekan biaya produk, petani semakin sejahtera. Kita yakin dalam kurun waku tidak terlalu lama kedaulatan kita akan bisa memastikan bahwa kedaultan pangan akan segera terwujud," katanya.

"Kami dengan bulat menyampaikan, kami memiliki hak untuk berpolitik. Untuk itu, kami memberikan dukungan politik sepenuhnya agar bapak Presiden semakin memberikan kesejahteraan kepada petani Indonesia," sambung Moeldoko.

Baca: KPK Temukan Uang Ratusan Juta dari Laci Meja Menteri Agama

Mantan Panglima TNI itu menegaskan, dukungan politik dari HKTI juga diberikan kepada Jokowi sebagai capres nomor urut 01 bersama cawapres Ma'ruf Amin.

"Ya bisa saja. Itu otomatis, kalau urusan Pilpres, bisa saja karena seluruh anggota HKTI punya hak politik," kata Jokowi.