TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon menyalahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas terjadinya karut marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hingga saat ini masih menyisakan permasalahan.

Menurut temuan Tim BPN, terdapat 17,5 juta DPT invalid atau yang bermasalah.

"Berdasarkan tadi paparan yang disampaikan, memang ada temuan ada 17,5 juta DPT yang dianggap bermasalah, baik itu kategorinya ganda, invalid, manipulatif, mungkin boleh juga dikatakan sebagai siluman," ucap Fadli usai menghadiri diskusi bertajuk 'Menuju Pemilu Adil dan Berintegritas: Bongkar Carut Marut DPT!', di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

"Jangan sampai ada ketidakpercayaan kepada penyelenggara Pemilu, harus ada jawaban yang tegas, saya yakin ini bukan mencari siapa yang salah, karena yang salah sudah pasti itu dari data awal di Kemendagri, KPU justru harus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap data itu," imbuhnya.

Baca: Perdagangan Sesi Pertama, IHSG Naik 0,90 Persen ke Level 6.468,83

Fadli melanjutkan, KPU dan Bawaslu sebenarnya sudah melakukan perbaikan terkait DPT.

Namun, dalam perbaikan tersebut masih terdapat data ganda hingga manipulatif.

Menurutnya, hal itu harus segera diselesaikan karena menyangkut integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

Wakil Ketua DPR RI itu juga menyebut persoalan DPT tak seharusnya terjadi di Indonesia.

Baca: Klaim Kampanye Terbuka Dapat Sambutan Luar Biasa, Fadli Zon yakin Prabowo-Sandi Menang

"Jadi ini adalah data yang seharusnya sudah selesai di abad lalu, di abad ke-20 ini seharusnya sudah selesai karena data ini adalah data kependudukan. Semua negara negara bahkan negara paling terbelakang di Afrika pun gak ada masalah kependudukan," jelas Fadli.

"Masak Indonesia yang masuk G20 masih ada masalah kependudukan, jadi ini kegagalan pemerintah sekarang untuk memutakhirkan data dan data itu aktual," sambung Fadli.

Lebih lanjut, Fadli mempersilakan pihak-pihak yang ingin menguji temuan tim BPN tersebut.

Baca: ABG Mesum di Depok, Tak Pedulikan Petugas Saat Digerebek, Begini Faktanya

Fadli juga meminta agar data invalid tersebut segera dihapus.

"Silakan itu diuji sekarang, temuan dari 17,5 juta DPT yang bermasalah, kalau ada yang bisa menguji ya silahkan diuji, sekarang temuan itu sudah ada namanya, sudah ada NIK-nya sudah ada TPS-nya. Nah ini harus sudah dibersihkan mereka yang bermasalah yang namanya ganda tinggal didelete," pungkas Fadli.