TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Peneliti Indo Barometer, Hadi Suprapto Rusli mengatakan dari temuan data survei, masyarakat menyukai program 3 kartu baru Jokowi yang disampaikan saat kampanye.

Lembaga survei Indo Barometer telah melaksanakan survei di seluruh Provinsi di Indonesia, yang meliputi 34 Provinsi, pada tanggal 15 – 21 Maret 2019 terkait Pilpres 2019.

Ketiga program tersebut yaitu, Kartu Sembako Murah (KSM), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dan Kartu Pra Kerja (KPK). Program-program tersebut disukai masyarakat namun yang kenal atau tahu masih rendah (di bawah 40 persen).

Dari data survei diketahui, terkait program Kartu Sembako Murah, tercatat sebanyak 40,5 persen masyarakat mengetahui atau pernah mendengar program Jokowi – Ma’ruf yang bernama “Kartu Sembako Murah” (KSM).

“Sementara yang tidak mengetahui program tersebut sebesar 59,5 persen. Dari mereka yang tahu atau pernah mendengar, mayoritas masyarakat setuju sebesar 89,9 persen dan yang tidak setuju sebesar 4,9 persen." ujar Hadi, di Jakarta, Selasa, 2 April 2019

Hadi menerangkan, ada dua alasan teratas alasan masyarakat menyukai program sembako murah, yaitu pertama membantu perekonomian rakyat sebesar 60,6 persen, kedua meringankan beban masyarakat sebesar 14,6 persen.

“Adapun dua alasan teratas masyarakat tidak setuju dengan program tersebut sebab masyakat menilai pembagian sembako tidak merata sebesar 45,8 persen dan menganggap programnya tidak bermanfaat sebesar 16,7 persen.” Ulas Hadi.

Baca: Mendagri Tjahjo Kumolo : Masa Kampanye Pemilu Sebulan Sudah Cukup, Tidak Terlalu Panjang

Selanjutnya, Hadi menuturkan, kartu baru Jokowi lainya yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah), sebanyak 27 persen masyarakat mengetahui program KIP Kuliah dan 73 persen masyarakat tidak tahu.

Dari masyarakat yang sudah mengetahui program itu mayoritas setuju sebesar 85,5 persen. Sedangkan yang tidak setuju sebesar 6,8 persen.

Ditanya kepada masyarakat kenapa setuju dengan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), dua alasan tertinggi adalah sebab program KIP Kuliah dinilai bermanfaat 33,9 persen, dan membantu masyarakat agar dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi sebesar 24,2 persen.

“Dua alasan tertinggi masyarakat yang tidak setuju menyatakan karena pembagiannya tidak merata atau tidak tepat sasaran sebesar 22,7 persen dan ada juga yang mengatakan programnya tidak bermanfaat sebesar 13,6 persen,” kata Hadi.

Terakhir yaitu program Kartu Pra Kerja (KPK), sebesar 27,8 persen masyarakat mengetahui akan adanya program tersebut ke depan. Sementara sebesar 72,2 persen menyatakan tidak mengetahui.

Dari masyarakat yang tahu atau pernah mendengar. Sebesar 69,2 persen mayoritas masyakat setuju dengan program tersebut. Dan masyarakat yang tidak setuju sebesar 22,2 persen.

Masyakat memiliki dua alasan tertinggi kenapa setuju terhadap Program Kartu Pra Kerja (KPK) yang ditawarkan Jokowi. Sebab, pertama programnya bermanfaat sebesar 30,3 persen, kedua dengan adanya Kartu Pra Kerja masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan sebesar 18,2 persen.

“Dua alasan tertinggi masyarakat tidak setuju menganggap Kartu Pra Kerja tidak mendidik masyarakat sebesar 44,6 persen dan akan mengakibatkan angka pengangguran bertambah sebesar 10,8 persen,” ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah sampel pada survei sebanyak 1.200 responden, dengan margin of error sebesar ±2,83%, pada tingkat kepercayaan 95%. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner, serta responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.