TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin menduga penyebaran video berisi kabar adanya server KPU di luar negeri yang di-setting untuk memenangkan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf bertujuan mendelegitimasi lembaga penyelenggara pemilu.

Tujuan akhirnya, diduga menggiring opini menyalahkan KPU jika pasangan lawan kalah dalam Pilpres 2019.

"Iya itulah. Ada yang ingin mendelegitimasi kalau kalah yang dipersalahkan KPU. 'Ini gara-gara KPU tidak netral' gitu kan' mencari kambing hitam," ujar Maruf di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).

Ma'ruf mempersilakan untuk membuktikan jika benar KPU mempunyai server di luar negeri yang telah diatur atau di-setting untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Baca: Berharap KPU Tak Hanya Laporkan Pemilik Akun Hoaks Server Settingan, Isunya Juga Harus Dilaporkan

Ia secara pribadi menilai KPU masih netral dan profesional dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
Ia menyarankan untuk menempuh secara konstitusi jika menemukan kecurangan dilakukan oleh KPU, di antaranya melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau ke kepolisian jika menemukan adanya pidana pemilu.

"Tidak dengan upaya menjatuhkan kredibilitas KPU.

Ma'ruf mendukung langkah KPU yang melaporkan akun media sosial yang menyebarkan video berisi konten hoaks tersebut.

Baca: Otak Pembunuhan Suyono Ternyata Gadis 20 Tahun, Ia Menggerakkan 7 Eksekutor Lewat Hoaks Medsos

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Fatwa, menyatakan pihak yang ada di dalam video 'server KPU di-setting menangkan Jokowi' adalah bukan bagian dari BPN Prabowo-Sandi.

Dan BPN mempersilakan polisi memproses pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran video tersebut.

"Jadi itu mereka itu kan tidak ada dalam struktural BPN. Relawan itu kan relawan yang mana, relawan siapa? Itu Pak Taufik (mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman) sendiri kan juga tidak tahu namanya siapa. Kalau memang melanggar hukum, proses saja," ujarnya.

Ia menegaskan tidak pernah ada pembicaraan soal server KPU dalam internal BPN. Menurutnya, yang dibicarakan BPN adalah bagaimana menyisir 17,5 juta DPT invalid serta hal-hal yang berkaitan dengan kampanye Prabowo-Sandi.

"Seingat saya malah kita nanti akan menyiapkan tanggal 7 April, terus menyiapkan pidato kebangsaan nanti di Malang, terus menyiapkan debat terakhir, nggak ada tuh soal KPU, soal server," kata Dian. (tribun network/den/coz)