Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

KPK dan KPU Sepakat Publik Bisa Akses Situs LHKPN Sebelum Mencoblos

Pahala Nainggolan mengatakan, seluruh nama pejabat negara dan yang mencalonkan kembali di Pemilu 2019 terdata dalam situs LHKPN.

KPK dan KPU Sepakat Publik Bisa Akses Situs LHKPN Sebelum Mencoblos
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memberikan keterangan pers terkait penerimaan LHKPN 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1/2019). KPK menyatakan persentase tingkat kepatuhan lembaga legislatif untuk pelaporan LHKPN adalah paling rendah dalam tahun 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat agar masyarakat menilik situs LHKPN sebelum mencoblos pada 17 April nanti.

Oleh karenanya, KPK dan KPU bekerja sama dalam memonitor calon legislatif yang patuh terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, seluruh nama pejabat negara dan yang mencalonkan kembali di Pemilu 2019 terdata dalam situs LHKPN.

Dapat dilihat apakah mereka patuh, terlambat, atau bahkan belum melaporkan harta kekayaannya.

"Sekali lagi 2019 ini pembersihan kader, yang jujur dan bersih, salah satunya adalah penyampaian LHKPN. Masyarakat bisa lihat di www.kpk.go.ud/id/pantau-lhkpn. Masyarakat bisa lihat siapa saja yang sudah lapor dan belum," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019).

Ia menjelaskan, masuk tahun Pemilu 2019 ini, tingkat kepatuhan melapor LHKPN di sektor legislatif mengalami perbaikan.

Keseluruhan data tersebut juga dapat dilihat di website www.kpk.go.ud/id/pantau-lhkpn.

Baca: Politisi Demokrat Jelaskan AHY Tak Datang di Kampanye Akbar Prabowo

"Karena gencar kita minta. Ini sebagai salah satu bukti komitmen legislatif. Terutama DPRD. Tahun lalu 20 persen, tahun ini hampir 70 persen. Kami pikir sebagian besar legislatif kan nyalon lagi, jadi kejujuran bisa dilihat di LHKPN," jelas Pahala.

Di lokasi yang sama, Ketua KPU Arief Budiman menambahkan, pihaknya terus mendorong agar proses pemilu di Indonesia menjadi semakin baik.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Fajar Anjungroso
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas