TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pecah kongsi di kubu Prabowo-Sandiaga mulai terlihat.

Adanya surat intruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono serta tidak terlihatnya perwakilan dari PKS di acara syukuran kemenangan Prabowo-Sandiaga.

Baca: Gelagat Koalisi Adil Makmur Pecah Kongsi, Demokrat Bantah Tinggalkan Prabowo

Terlebih, PKS sempat menyatakan bahwa mereka mempercayai hasil hitung cepat lembaga survei.

Hal itu dijelaskan oleh Pengamat Poltik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno yang mengatakan sudah tidak ada lagi gunanya bagi Demokrat, terutama, untuk terus bersama dengan koalisi adil makmur.

"Saya melihat Demokrat ini kan menjunjung tinggi politik santun ya. Dengan adanya surat dari Pak SBY itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa mereka sudah tidak sepakat," jelasnya saat dihubungi Tribun, Jakarta, Jumat (19/4/2019)

Jelas dia, Demokrat sedari awal sudah sama sekali tidak total dalam mendukung pasangan bernomor urut 02 tersebut.

Sehingga, sangat memungkinkan bagi mereka, berposisi sebagai partai netral seperti pada 2014 lalu.

"Kemarin itu, kalau tidak terganjal aturan, Demokrat pasti akan netral. Tapi undang-undang mengharuskan untuk mengusung dan mendukung pasangan capres dan cawapres," tukasnya.

Bukan hanya itu, Adi menyatakan bahwa saat ini Pemilu sudah selesai.

Semua partai politik saat ini sibuk mengamankan suara agar calon legislatif bisa masuk ke parlemen.

Apabila, terdapat sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, partai koalisi dinilai tidak akan fokus, terlebih jika selisih angka lebih dari 4 persen.

"Kalau masih dua persen masih semangat lah. Tapi kalau sudah di atas empat persen, enggak lah. Partai akan menyelamatkan diri masing-masing. Pemilu sudah selesai. Tinggal tunggu hasil KPU saja sebenarnya," tegasnya.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyangkal adanya tudingan akan lepas dari koalisi adil makmur.

Dirinya mengatakan surat tersebut ditujukkan agar kader partai Demokrat tidak ikut dalam acara-acara yang bukan diselenggarakan oleh pasangan capres cawapres ataupun Badan Pemenangan Nasional (BPN).