TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim IT (Informasi dan Teknologi) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Maksum mengatakan pihak KPU tak konsisten menyikapi 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga kuat invalid.

Menurutnya, hal tersebut nampak jelas dari perbedaan pernyataan komisioner KPU.

Ia mengungkapkan perbedaan pernyataan KPU dalam rapat internal dengan BPN dan TKN Jokowi-Maruf pada tanggal 14 April lalu dengan pernyataan mereka di depan media massa setelahnya.

"Sebelumnya kita sudah diskusi, dan KPU sudah tahu 17,5 juta yang kita persoalkan itu akhirnya mereka mengakui bahwa itu memang bermasalah. Dan kemudian mereka hanya mengatakan dalam ruang itu, kami akan cari siapa yang buat ini dan akan kami pecat. Itu pada waktu itu," ucapnya dalam konferensi pers bertajuk 'Menyoal Netralitas KPU' di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Baca: Diminta Beri Contoh Baik, Dua Capres Harus Bersabar Tunggu Hasil Resmi KPU

Rapat internal itu kata dia dihadiri oleh perwakilan TKN Jokowi-Maruf Arya Bima.

Sementara dari BPN Prabowo-Sandi diwakili oleh dirinya bersama Hashim Djojohadikusumo.

Namun anehnya, selang beberapa waktu, saat diwawancarai oleh media, KPU hanya mengatakan kalau 17,5 juta data invalid itu hanyalah salah ketik.

"Tapi pada waktu diliput TV One, ketemu juga, mereka mengatakan ini salah ketik," ujarnya.