TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto akui adanya perbedaan pendapat di internal partai soal arah dukungan PAN.

Meski demikian, menurut Bima, perbedaan baru sebatas pendapat kader dan belum mengubah keputusan partai.

"Baru di grup WhatsApp. Ada yang memilih tetap di 02, ada juga wacana untuk yang membuka segala kemungkinan. Itu biasa di WhatsApp grup," ujar Bima Arya saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Wali Kota Bogor ini mengatakan, pendapat yang disampaikan para kader yang disampaikan melalui grup percakapan tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan partai.

Baca: Zulkifli Hasan Jelaskan Pertemuannya dengan Jokowi di Istana, Sandiaga: Kita Yakin PAN Tetap Solid

Baca: Penjelasan Zulkifli Hasan terkait Pertemuannya dengan Jokowi, Benarkah PAN Bakal Gabung Koalisi?

Baca: Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan, Isu PAN Gabung Koalisi Jokowi hingga Nasib People Power Amien Rais

Pengambilan keputusan partai, apalagi mengenai arah dukungan, menurut Bima, harus ditentukan melalui mekanisme partai.

Salah satunya, melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN.

Namun, saat ditanya mengenai persentase arah dukungan yang disampaikan para kader, Bima mengatakan, tidak bisa menghitungnya.

Bima Arya Sugiarto meyakini pertemuan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terkait dengan arah dukungan partainya ke depan.

"Ya kalau komunikasi Pak Jokowi dan Pak Zul setahu saya sangat-sangat baik. Pasti ada arah ke depan. Tidak mungkin ketika pemimpin berbicara itu tidak ada, itu pasti," kata Bima Arya saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Baca: Bertemu Jokowi di Meja Makan Istana, Zulkifli Hasan Beberkan Fakta dan Singgung Sahabat

Baca: Akankah PAN Berbalik Arah Dukungan Pasca-pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan?

Meski demikian, Bima belum bisa memastikan apakah dalam pertemuan itu sudah ada keputusan mengenai arah dukungan partai, apakah ke pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Menurut Bima, arah dukungan partai tidak dapat ditentukan oleh satu orang, termasuk oleh ketua umum partai. Keputusan itu sangat dipengaruhi oleh suara kader partai, terutama kader-kader di daerah.

Keputusan tersebut, menurut Bima, harus ditentukan sesuai aturan internal yang berlaku di PAN.

"Apakah ada pembicaraan merapat ke sana, ke sini, saya belum tahu. Baiknya kami serahkan pada mekanisme partai, karena keputusan ini signifikan, apakah ada di pemerintahan atau di luar pemerintahan," kata Bima Arya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Baca: Setelah Zulkifli Hasan, Giliran Said Iqbal Bertemu Jokowi di Istana

Baca: Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan, Keluhkan Durasi Pemilu 2019 hingga Tanggapan TKN dan BPN

Baca: Menanggapi Pertemuan Zulkifli Hasan dengan Jokowi, Waketum PAN: Tempatkan Kepentingan Bangsa