Bara Hasibuan: Setelah 17 April Dukungan PAN ke Prabowo-Sandi Selesai Secara De Facto
Berikut wawancara wartawan Tribun Network Rizal Bomantama dengan Bara Hasibuan.
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan PAN (Partai Amanat Nasional) Drajad Wibowo mengatakan sudah ada pembicaraan informal di antara elite partai untuk pemberian sanksi kepada Wakil Ketua Umum DPP PAN Bara Hasibuan.
Bara Hasibuan gencar menyatakan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin
Sikap politiknya itu berseberangan dengan dukungan PAN. PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden 2019.
Baca: Terungkap, Yusuf Subrata Menceraikan Cut Tari Bukan karena Video Panasnya denga Ariel
Baca: Jakarta akan Disulap Seperti New York
Baca: Setnov Mengidap Banyak Penyakit Berat, Bisakah Konsumsi Masakan Padang Yang Dikenal Tinggi Kolestrol
Baca: UPDATE Real Count KPU Jokowi Vs Prabowo Rabu 1 Mei 2019 07.00 WIB: Data 30 Wilayah Sudah di Atas 50%
Saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/4) Bara kembali menegaskan dukungan PAN kepada Prabowo-Sandi selesai setelah Pemilu tanggal 17 April 2019.
Menurut Bara setelah itu partai berhak menentukan sendiri langkah politiknya. Apalagi beberapa waktu lalu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Jokowi.
Berikut wawancara wartawan Tribun Network Rizal Bomantama dengan Bara Hasibuan.
Pak Drajad Wibowo mengatakan sejumlah elite PAN sudah melakukan pembahasan informal untuk memberikan sanksi kepada anda karena berseberangan dengan sikap partai di pilpres 2019 serta dianggap mempermalukan partai. Bagaimana tanggapan anda?
Yang mendukung Pak Jokowi di PAN bukan hanya saya. Kenapa hanya saya yang dijadikan target? Baik DPP atau DPD ada yang mendukung Jokowi.
Seperti dari Kepulauan Riau, Maluku, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan sudah terlebih dahulu mendukung Pak Jokowi.
Bahkan mantan Ketua Umum PAN Pak Soetrisno Bachir memang secara terbuka mendukung Jokowi. Begitu juga dengan Walikota Bogor Pak Bima Arya yang bahkan beberapa hari sebelum hari tenang mengadakan acara untuk dukung Jokowi.
Jadi, kalau sanksi diberikan kepada saya harus dilihat dulu apakah karena hanya faktor itu atau ada faktor lain. Kalau karena itu saja faktornya, kenapa hanya saya? Tokoh lain yang juga mendukung Jokowi harusnya diberi sanksi atau pemecatan yang sama.
Bagaimana dengan grasroot PAN?
Baca: Ombudsman: Banyaknya Petugas KPPS yang Gugur Itu Kesalahan Negara
Baca: Fotografer Ini Tak Sengaja Temukan Foto Lawas Jokowi Cium Tangan Gus Dur, Caption Foto Jadi Viral!
Baca: Bupati Talaud Kebingungan di Kantor KPK
Pernah ada survei yang menyatakan bahwa sekitar 30 persen pemilih PAN menyatakan dukungan. Jadi, tak hanya dari elite, tapi dari pemilih PAN juga mendukung Pak Jokowi.
Apakah sudah dibicarakan secara internal?