Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menilai wajar sikap Partai Demokrat terkait masa depan koalisi dengan partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga.

Menurut Indria Samego dalam politik ada yang namya take and give, sehingga perubahan arah politik menjadi sesuatu yang wajar.

"Biasa dalam politik, adalah soal take and give. Ketika tak terasa lagi nuansanya, dinamika baru muncul," ujar Indria Samego kepada Tribunnews.com, Selasa (7/5/2019).

Baca: Respons TKN Sikapi Permintaan Sekjen Partai Berkarya Agar Jokowi Stop Wacana Pemindahan Ibu Kota

Indria Samego melihat sejak awal sikap Partai Demokrat tetap "netral".

"Sejak awal Partai Demokrat tetap netral. Dia bisa berubah kemana arah angin bertiup," jelas Indria Samego.

Apakah ini pertanda mulai rapuhnya koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandi setelah Pilpres ?

Menurut Indria Samego, rapuh dan tidaknya sebuah koalisi juga tak bisa dilihat berdasarkan moment sesaat.

"Kita tunggu saja balas pantun selanjutnya," jelasnya.

Demokrat tidak bisa disuruh-suruh

Tidak perlu Partai Demokrat disuruh-suruh keluar dari Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu ditegaskan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Baca: Cerita Sandiaga Saat Merintis Karir Hingga Nikah Pada Usia 27 Tahun Dengan Mengundang 80 Tamu

"Tidak perlu disuruh-suruh atau diminta-minta keluar. Tidak perlu. Partai Demokrat punya etika, punya tata krama dan paham betul harus melangkah kemana, serta harus memutuskan apa," tegas Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Selasa (7/5/2019).

Dia menegaskan, Demokrat secara lembaga telah memutuskan untuk bergabung dengan Prabowo-Sandi dan koalisi Adil Dan Makmur.