Kivlan Zen dan Eggi Sudjana akan menggela demo ke KPU, Kamis (6/5/2019). Ini tanggapan BPN dan reaksi dari kubu Jokowi.

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayjen TNI (purn) Kivlan Zen akan menggelar unjuk rasa di di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (9/5/2019).

Rencananya, aksi yang juga diinisiasi pengacara Eggi Sudjana tersebut akan dimulai pukul 13.00 WIB dengan massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK).

"Kami kumpul dulu di Lapangan Banteng jam 13.00 WIB. (Aksi unjuk rasa) digelar bersamaan."

"Jadi, ada yang (menggelar aksi) di KPU dan Bawaslu," kata Eggi dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Rabu (8/5/2019).

Tujuan unjuk rasa itu, menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Siapa pun yang menghalangi kita lawan," kata Kivlan Zen dalam sebuah konferensi pers di Jalan Tebet Timur Dalam, Jakarta, Minggu (5/5/2019).

Baca: Mantan Panglima TNI Respons Rencana Mayjen (Purn) Kivlan Demo KPU dan Bawaslu

Baca: Beredar Ajakan Demo KPU yang Digagas Kivlan Zen, Moeldoko Sudah Mengingatkan

Baca: Soal Rencana Unjuk Rasa Kivlan Zen dan Eggi Sudjana, Politikus PAN: Jangan Tekan KPU

Selain itu, juga menuntut KPU dan Bawaslu membongkar tindakan kecurangan pada penghitungan suara pada Pilpres 2019.

"(Tuntutannya) dibongkar kecurangannya, itu yang kami perjuangkan. Kecurangannya itu sudah masif, terstruktur, dan sistematis," ujarnya.

Lantas, apa kata dan tanggapan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait rencana demo Kivlan Zen dan Eggi Sudjana?

Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Djoko Santoso mengaku tidak mengetahui rencana demo yang diinisiasi Kivlan Zen dan Eggi Sudjana.

"Enggak ngerti aku, baru tahu sekarang," ujar Djoko saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).

Meski demikian, Djoko Santoso mempersilakan Kivlan Zen dan Eggi Sudjana menggelar aksi unjuk rasa untuk menyatakan pandangan politiknya.

Mantan Panglima TNI mengatakan, Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan maupun melalui tulisan.

"Ya kalau mau, itu hak menyatakan pandangan politik, silakan saja."

"Pasal 28 menyatakan, berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat lisan maupun tulisan itu hak setiap warga negara ya," kata Djoko, dikutip dari Kompas.com.

Baca: Ketua BPN Djoko Santoso Ngaku Tak Tahu Rencana Kivlan Zen dan Eggi Unjuk Rasa di KPU Siang Ini

Hal senada juga disampaikan Fahri Hamzah dengan menyebut apa yang dilakukan oleh Kivlan Zen merupakan hal biasa yang dilakukan oleh rakyat.

Dalam program Satu Meja The Forum, Rabu (9/5/2019) yang tayang di KompasTV, Fahri Hamzah mengatakan, yang disampaikan Kivlan Zen termasuk kebebasan berpendapat.

"Itu kebebasan rakyat, biar aja orang kayak begitu, ngapain, kalau yang kayak gitu kan tinggal ditanggapi saja, apa masalahnya," ujarnya, dikutip Tribunnews.com dari TribunnewsBogor.com.

Namun, Fahri menyebut, jika demo tersebut berpotensi rusuh, seperti ingin membakar KPU, tinggal ditangkap.

"Yang penting orang gak bikin rusak, kalau dia bilang besok kita akan datang kita akan bakar KPU, kita bawa api semua, itu ditangkap, karena itu berbahaya," kata dia.

Baca: Soal Kivlan Zen, Fahri Hamzah: Biar Saja Orang Kayak Begitu, Kalau Bikin Rusak ya Ditangkap

Sementara jubir TKN, Teuku Taufiqulhadi meminta agar rencana demo ke KPU dan Bawaslu oleh Kivlan Zen, sebaiknya diurungkan.

Bila rencana demo itu terlaksana, Kivlan Zen tidak memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat.

Legislator Partai Nasdem itu menganggap sosok Kivlan Zen sebagai orang yang rasional.

Untuk itu, Taufiqulhadi meminta untuk tidak menggelar aksi di KPU dan Bawaslu.

"Saya menganggap Pak Kivlan adalah tokoh cukup rasional sejauh ini karena itu saya menyerukan hal ini," ujarnya.

"Kalau Pak Kivlan akan menggerakkan unjuk rasa untuk menekan KPU, saya anggap Pak Kivlan tidak rasional lagi, dan lebih besar subjektivitas politik yang mempengaruhi sikap politiknya," kata Taufiq.

Baca: Kivlan Zen Ancam Demo KPU dan Bawaslu, Ini Reaksi TKN Jokowi-Maruf

Lain halnya dengan jubir TKN, Ace Hasan Syadzily yang menyebut, mentalitas Kivlan Zen, Eggi Sudjana dan pendukung 02 lainnya, tidak siap kalah.

Sehingga mereka melakukan segala macam cara termasuk demo ke KPU dan Bawaslu agar Jokowi-Ma'ruf didiskualifikasi.

"Anehnya, walaupun secara kasat mata mereka melakukan delegitimasi KPU tapi justru mereka minta KPU-Bawaslu untuk mendiskualifikasi Pak Jokowi," ujar dia.

"Ini artinya mereka merengek-rengek pada lembaga yang kredibilitasnya sedang mereka hancurkan," Ace Hasan menambahkan.

Selain itu, dengan meminta KPU mendiskualifikasi calon terpilih, maka calon penantang yang otomatis dilantik.

Ace menilai itu jelas akal bulus yang tidak punya pijakan obyektif karena kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif yang dituduhkan kubu 02, hanya ilusi tanpa fakta.

"Lihat saja misalnya gertak sambel Prabowo pada saat sengketa tahun 2014 yang mengklaim bawa bukti berkontainer ke MK. Nyatanya hanya ilusi."

"Jangankan bukti kecurangan, mengumpulkan C1 saja plintat plintut," ungkap Ace.

"Ngaku-ngaku punya real count, tempatnya tidak jelas entah di mana," tambahnya.

Baca: Kivlan Zen Akan Demo KPU-Bawaslu, TKN: Bukti Mental Pendukung 02 Tak Siap Kalah

Terkait pengamanan aksi demo yang akan dilakukan Kivlan Zen, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya mengerahkan 11.000 personel gabungan.

"Kami siapkan 11.000 personel (gabungan)," kata Argo.

Namun, Argo belum merinci estimasi massa yang akan hadir saat unjuk rasa.

Saat ini, pihaknya masih melakukan pengecekan terkait hal tersebut.

"Masih kita cek jumlah massa yang hadir," tutur Argo.

Baca: Polisi Siagakan 11 Ribu Personel Amankan Unjuk Rasa GERAK di Bawaslu dan KPU

(Tribunnews.com/Sri Juliati)