Mendagri Nilai Tindakan BPN Prabowo - Sandi Tolak Hasil Pemilu 2019 Cederai Demokrasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai tindakan Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo - Sandi tolak hasil Pemilu cederai demokrasi.
Editor: Fitriana Andriyani
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai tindakan Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo - Sandi tolak hasil Pemilu cederai demokrasi.
Hal itu disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo menanggapi pernyataan Capres 02, Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 yang curang.
Ia meminta proses demokrasi lewat Pemilu untuk tidak dicederai.
Baca: Soal Surat Wasiat, BPN : Ini Komitmen Prabowo kepada Masyarakat
Baca: Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU, Begini Respons Jokowi
"Jangan menciderai demokrasi lah, karena proses tahapan sampai hari H, pencoblosan yang sukses, yang tingkat partisipasinya adalah 80 persen lebih.
Itu karena kesepakatan semua pihak termasuk tim sukses, termasuk seluruh partai politik, baik menyusun PKPU di DPR maupun tahapan-tahapan PKPU yang disosialisasikan oleh KPU sebagai penyelenggara negara sebagaimana diatur oleh undang-undang," katanya saat ditemui di Hotel Santika Premiere, Jakarta Barat, Rabu (15/5/2019).
"Juga disampaikan terbuka oleh semua tim sukses, oleh semua partai politik semua pasangan capres cawapres," tambahnya.
Ia menyampaikan, sebaiknya hal tersebut disampaikan langsung ke pihak terkait, karena ada mekanisme dan aturannya.
Baca: Arsul Sani Sebut Tindakan Prabowo Tolak Hasil Pemilu 2019 Akan Membuatnya Dikenang oleh Sejarah
Baca: Di Jawa Tengah, Prabowo-Sandi 4.944.447 Suara dan Jokowi-Maruf 16.825.511 Suara
"Yang sukses ini jangan dicederai, kalau Anda merasa tidak puas, ada ganjelan, menemukan sesuatu yang ganjel disampaikan secara hukum saja, lewat Panwasnya, lewat Bawaslunya, lewat MK-nya, ada mekanisme dan ada aturannya," jelas Tjahjo.
Ia menambahkan, proses demokrasi melalui Pemilu itu berjalan sukses karena keterlibatan semua pihak.
"Sukses semua pihak, termasuk kepolisian, termasuk TNI, BIN, elemen masyarakat termasuk pers, partai politik," terang dia.
"Kemarin kita mengapresiasi kerja KPU, kalau ada yang tidak puas dengan KPU ya sampaikanlah, mekanisme yang ada bisa lewat MK, bisa lewat bawslu," lanjut dia.
Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil perhitungan suara pemilu yang curang.
Baca: Prabowo Tolak Hasil Pilpres, TKN: Tidak Siap Kalah hingga KPU Heran
Baca: Ali Ngabalin Pernah di Barisan Prabowo: Dulu Otak Saya Akal Sehat, Tidak Mengajak Orang People Power
Hal itu disampaikannya dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu 2019 yang digelar Badan Pemenangan Nasional (BPN).
BPN menggelar acara tersebut di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).
Pemaparan tersebut dihadiri pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dan sejumlah elit BPN.
Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menegaskan menolak hasil penghitungan suara Pemilu.
"Sikap saya yang jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto di depan ratusan pendukungnya.
(Tribunjakarta.com/Leo Permana)
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul BPN Prabowo Tolak Penghitungan Suara KPU, Mendagri: Jangan Menciderai Demokrasi.