"People power itu bukan makar, people power adalah suatu yang sah dan konstitusional," imbuhnya.

Aparat dan pemerintah, kata Fadli Zon, justru diminta jangan menakut-nakuti rakyat yang hendak menyampaikan pendapat dengan menyatakan makar.

"Kalau ada yang mengatakan people power itu makar itu bodoh sekali orang itu. Jadi saya kira jangan membodohi rakyat dan jangan menakut-nakuti rakyat," kata Fadli.

Wakil Ketua DPR RI itu menuturkan rakyat diperbolehkan turun ke jalan menyampaikan aspirasinya karena itu memang dijamin oleh undang-undang.

Apalagi, dalam kondisi saat ini di mana diduga terjadi kecurangan luar biasa dalam pilpres, protes adalah hal yang wajar untuk meminta keadilan

Seharusnya, pemerintah dan lembaga terkait tidak perlu takut dengan penyampaian pendapat yang disampaikan rakyat.

Pemerintah juga diminta tidak menyalahgunakan wewenang untuk menghadapi rakyat.

"Jadi kalau rakyat memprotes kecurangan saya kira itu sah dan kecurangan itu nyata kok. Dan itu meolibatkan yang akan memprotes itu suaranya itu kan puluhan juta juga," kata Fadli.

Amien Rais ganti istilah people power

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pendukungnya untuk mengganti istilah 'people power' dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat.

Pernyataan Amien yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi tersebut disampaikan saat menghadiri Pemaparan Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5/2019).

Menurut Amien pergantian istilah tersebut karena selama ini ada sejumlah orang yang dijerat dengan pasal makar karena menyebut 'people power'.

Mereka diantarannya politikus PAN Eggi Sudjana, politikus Gerindra Permadi, dan Mayor Purnawirawan Jenderal Kivlan Zen.

"Saya ingatkan Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara poeple power tapi kita gunakan gerakan kedaulatan rakyat," Kata Amien.