Simak fakta jelang tanggal 22 Mei pengumuman hasil Pilpres 2019, rencana teroris, Moeldoko soal sniper hingga terbaru ahsil pleno KPU

TRIBUNNEWS.COM - Pengumunan hasil Pemilu 2019 atau hasil Pilpres 2019 akan digelar pada 22 Mei 2019 mendatang.

Serangkaian fakta telah terungkap jelang pengumuman hasil Pilpres 2019, termasuk rencana aksi terorisme, Moeldoko soal sniper hingga terbaru hasil pleno KPU.

Seperti diberitakan, penetapan hasil Pilpres dan Pileg 2019 telah diagendakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggaran Pemilu pada 22 Mei 2019 medatang.

Namun, isu-isu adanya gerakan massa atau people power hingga aksi demo ke KPU pada 22 Mei telah mencuat.

Dmeikian tak lain untuk menolak hasil penetapan Pemilu 2019 oleh KPU.

Inilah rangkuman Tribunnews.com fakta-fakta jelang tanggal 22 mei pengumuman hasil Pilprs 2019 dari berbagai sumber.

Baca: Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana, Amien Rais Ikut Diperiksa, Pengacara Sebut Eggi Tak Bisa Dipidana

1. Rencana aksi terorisme saat 22 Mei

Diberitakan TribunnewsBogor.com, petugas Densus 88 menangkap seorang terduga teroris berinisial E (50) di Kelurahan Nanggewer, Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (17/5/2019).

Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa bahan baku dan bahan jadi peledak di antaranya TATP dan Nitrogliserin, beberapa panci, paku, termasuk buku pembuatan bom dan buku doktrin jihadis.

"Sekitar jam 15.00 WIB sorean, kejadiannya cepet," ujar Sobari ketua RW setempat seperti dikutip Tribunnews.com dari TribunnewsBogor.com.

"Soal barang-barang yang dibawa polisi, itu saya gak tahu," imbuhnya.

Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan, enam bom berdaya ledak tinggi yang disita saat penangkapan terduga teroris E diduga akan diledakkan pada 22 Mei mendatang.

"Sebut mereka thogut, yang dimaksud adalah kepolisian yang sedang saya jalankan tugas. Kemudian yang kedua adalah mereka akan menyasar kerumitan masa depan jika ada di tanggal 22 Mei di depan KPU. Mereka mengikuti dinamika perkembangan saat ini," tutupnya.

2. Kata Moeldoko soal sniper pada 22 Mei

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, aparat keamanan TNI-Polri tak akan menggunakan senjata api apalagi mengerahkan penembak jitu atau sniper dalam mengamankan massa saat pengumuman hasil Pemilu 22 Mei 2019, mendatang.

Menurut Moeldoko, ada pihak yang mencoba membangun opini publik bahwa ada kelompok sniper yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Sehingga, jika terjadi penembakan bahwa aparat keamanan yang melakukan dan sniper yang menembak.

"Saya ingin tegaskan, tidak ada sniper! Jadi supaya paham agar tidak digulung jd berita yg merugikan pemerintah. Saya katakan dgn tegas, tidak ada sniper," ucap Moeldoko saat menghadiri buka bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

Ketua harian TKN Jokowi-Ma'ruf ini pun menyebut, masih mengindikasi pihak mana yang mencoba menggiring opini soal pengerahan sniper saat aksi massa.

"Ya liat nanti saja perkembangannya," kata Moeldoko.

Untuk itu, Moeldoko pun mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak perlu berbondong-bondong ke sebuah tempat titik berkumpul.

Ia mengatakan, hal itu pada akhirnya akan digunakan sebagai tempat yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu tersebut.

Mantan Panglima TNI ini mengatakan, saat ini masyarakat dimana-mana sudah mulai menginginkan sebuah situasi yang aman dan tertib.

Moeldoko menyebut, mereka tidak menginginkan gerakan 'people power' yang pada akhirnya merugikan semua warga negara.

Meski begitu, Moeldoko enggan menyebut kelompok yang dimaksud tersebut.

"Semuanya rugi. Semuanya dari kita akan rugi. Ngapain jauh-jauh dari luar kota ke Jakarta tahu-tahu menghadapi sebuah musibah. Ini skenario yang disiapkan kelompok tertentu. Saya harus tegas dan clear," kata Moeldoko.

Baca: Fakta Penangkapan Terduga Teroris di Bogor: Punya Laboratorium Bom hingga Sasar KPU 22 Mei Mendatang

3. Hasil Pleno KPU terbaru jelang 22 Mei

 KPU telah merampungkan rapat pleno hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasilnya, paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul atas rival mereka, paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Prabowo unggul dengan mendapatkan 2.809.393 suara, sedangan Jokowi meraih 2.117.591 suara.

Dengan keunggulan di Sulawesi Selatan, kini Prabowo-Sandi unggul di 12 provinsi.

Yaitu Jawa Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

Baca: KPU Umumkan Hasil Pilpres 22 Mei 2019, Rekapitulasi di 29 Provinsi Tunjukkan Jokowi Ungguli Prabowo

Baca: TERKINI HASIL Pilpres 2019 Pleno KPU di 29 Provinsi, Jokowi Kuasai 18 Provinsi, Prabowo 11 Daerah

Baca: KPU Umumkan Hasil Pilpres 22 Mei, Ini Jadwal & Tahapannya dari Sengketa hingga Pelantikan Presiden

Sementara Jokowi menguasai suara di 18 provinsi.

Yaitu di Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Bangka Belitung, Bali, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Lampung, Kalimantan Timur, Yogyakarta, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, dan Papua Barat.

Walau unggul di Sulawesi Selatan, saksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menolak menandatangani hasil penetapannya dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Minggu (19/5/2019).

Saksi BPN menyampaikannya sebelum KPU mengesahkan hasil rekapitulasi untuk Provinsi Sulawesi Selatan.

"Sebelum disahkan, kami menghormati kepada KPU dan Bawaslu, tetapi BPN 02 tetap tidak akan menandatangani," ujar saksi tersebut di dalam ruang rapat pleno.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya menghormati sikap BPN Prabowo-Sandiaga.
"Kami menghormati, seperti yang sudah sudah kami tetap menghormati," kata Wahyu.

Ini bukan pertama kalinya saksi BPN menolak menandatangani hasil pemilu.

Sebelumnya, mereka juga tidak menandatangani hasil Pilpres 2019 di Jawa Barat.

Padahal pasangan Prabowo-Sandiaga memenangkan pemilu di provinsi tersebut.

Meski demikian, sikap BPN ini tidak memengaruhi proses rekapitulasi suara.

Ada tidaknya tanda tangan saksi tak berpengaruh pada jalannya maupun hasil rekap.

Dengan ditetapkan hasil Pilpres 2019 untuk wilayah Sulawesi Selatan, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi untuk 30 provinsi, hingga Minggu (19/5/2019).

Artinya, tinggal empat provinsi yang harus diselesaikan rekapitulasinya oleh KPU.

Rencananya, KPU akan merampungkan rekapitulasi provinsi yang tersisa yaitu Sumatera Utara, Maluku, Riau, dan Papua.

Sementara, 1 PPLN yang masuk dalam daftar rekap adalah PPLN Kuala Lumpur.

KPU menargetkan pada 22 Mei 2019, proses rekapitulasi telah selesai dilakukan untuk 34 provinsi sehingga hasil Pilpres 2019 bisa segera diumumkan.

Berikut rincian data rekapitulasi hasil pleno Pilpres 2019 di 30 provinsi yang dilakukan KPU hingga Minggu (18/5/2019):

1. Aceh

Jokowi-Ma'ruf: 404.188

Prabowo-Sandi: 2.400.746

Jumlah suara sah: 2.804.934

2. Sumatera Barat

Jokowi-Ma'ruf: 407.761

Prabowo-Sandi: 2.488.733

Jumlah suara sah: 2.896.494

3. Sumatera Selatan

Jokowi-Ma'ruf:1.942.987

Prabowo-Sandi: 2.877.781

Jumlah suara sah: 4.820.768

4. Jambi

Jokowi-Ma'ruf: 859.833

Prabowo-Sandi: 1.203.025

Jumlah suara sah: 2.062.858

5. Bengkulu

Jokowi-Ma'ruf: 583.488

Prabowo-Sandi: 585.999

Jumlah suara sah: 1.169.487

6. Lampung

Jokowi-Ma'ruf: 2.853.585

Prabowo-Sandi: 1.955.689

Jumlah suara sah: 4.809.274

7. Bangka Belitung

Jokowi-Ma'ruf: 495.729

Prabowo-Sandi: 288.235

Jumlah suara sah: 783.964

8. Kepulauan Riau

Jokowi-Ma'ruf: 550.692

Prabowo-Sandi: 465.511

Jumlah suara sah: 1.016.203

9. DKI Jakarta

Jokowi-Ma'ruf: 3.279.547

Prabowo-Sandi: 3.066.137

Jumlah suara sah: 6.345.684

10. Banten

Jokowi-Ma'ruf: 2.537.524

Prabowo-Sandi: 4.059.514

Jumlah suara sah: 6.597.038

11. Jawa Barat

Jokowi-Ma'ruf: 10.750.568

Prabowo-Sandi: 16.077.446

Jumlah suara sah: 26.828.014

12. Jawa Tengah

Jokowi-Ma'ruf: 16.825.511

Prabowo-Sandi: 4.944.447

Jumlah suara sah: 21.769.958

13. Yogyakarta

Jokowi-Ma'ruf: 1.655.174

Prabowo-Sandi: 742.481

Jumlah suara sah: 2.397.655

14. Jawa Timur

Jokowi-Ma'ruf: 16.231.668

Prabowo-Sandi: 8.441.247

Jumlah suara sah: 24.672.915

15. Bali

Jokowi-Ma'ruf: 2.351.057

Prabowo-Sandi: 213.415

Jumlah suara sah: 2.564.472

16. Nusa Tenggara Barat

Jokowi-Ma'ruf: 951.242

Prabowo-Sandi: 2.011.319

Jumlah suara sah: 2.962.561

17. Nusa Tenggara Timur

Jokowi-Ma'ruf: 2.368.982

Prabowo- Sandi: 305.587

Jumlah suara sah: 2.674.569

18. Kalimantan Barat

Jokowi-Ma'ruf: 1.709.896

Prabowo-Sandi: 1.263.757

Jumlah suara sah: 2.973.653

19. Kalimantan Tengah

Jokowi-Ma'ruf: 830.948

Prabowo-Sandi: 537.138

Jumlah suara sah: 1.368.086

20. Kalimantan Selatan

Jokowi-Ma'ruf: 823.939

Prabowo-Sandi: 1.470.163

Jumlah suara sah: 2.294.102

21. Kalimantan Timur

Jokowi-Ma'ruf: 1.094.845

Prabowo-Sandi: 870.443

Jumlah suara sah: 1.965.288

22. Kalimantan Utara

Jokowi-Ma'ruf: 248.239

Prabowo-Sandi: 106.162

Jumlah suara sah: 354.401

23. Sulawesi Utara

Jokowi-Ma'ruf: 1.220.524

Prabowo-Sandi: 359.685

Jumlah suara sah: 1.580.209

24. Gorontalo

Jokowi-Ma'ruf: 369.803

Prabowo-Sandi: 345.129

Jumlah suara sah: 714.932

25. Sulawesi Barat

Jokowi-Ma'ruf: 475.312

Prabowo-Sandi: 263.620

Jumlah suara sah: 738.932

26. Sulawesi Tengah

Jokowi-Ma'ruf: 914.588

Prabowo-Sandi: 706.654

Jumlah suara sah: 1.621.242

27. Sulawesi Tenggara

Jokowi-Ma'ruf: 555.664

Prabowo-Sandi: 842.117

Jumlah suara sah: 1.397.781

28. Sulawesi Selatan

Jokowi-Ma'ruf: 2.117.591

Prabowo-Sandi: 2.809.393

Jumlah suara sah: 4.926.984

29. Maluku Utara

Jokowi-Ma'ruf: 310.548

Prabowo-Sandi: 344.823

Jumlah suara sah: 655.371

30. Papua Barat

Jokowi-Ma'ruf: 508.997

Prabowo-Sandi: 128.732

Jumlah suara sah: 637.729

(Tribunnews.com/Chrysnha, Fathul Amanah, Sri Juliati, Fransiskus Adhiyuda/TribunnewsBogor.com)