TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melihat partai Koalisi Indonesia Kerja pendukung Jokowi-Ma'ruf saat ini sudah cukup kuat dalam mengawal pemerintahan ke depan.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin ketika ditanya partai koalisi pendukung pasangan nomor urut 01 itu perlu ditambah lagi atau tidak, mengingat Partai Demokrat dan PAN dikabarkan akan merapat ke Jokowi.

"Cukup-cukup, koalisi cukup jumlahnya dan supaya lebih solid, saya kira cukup," ucap Cak Imin usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019) sore.

Menurutnya, tanpa penambahan partai politik di kubu Jokowi, koalisi sekarang sudah produktif dan kuat dalam mengawal program-program pemerintah dari parlemen.

Baca: Diduga Hedak Ikut Aksi 22 Mei, Saat Ditanya Mengaku akan Bukber dan Sahur Bersama di Jakarta

Baca: Berlari Maraton di Jakarta, Susan Bachtiar Hampir Diserempet Motor

Baca: Tes Kepribadian - Pilih Siluet Perempuan yang Menurutmu Paling Sukses, Karaktermu Akan Terungkap!

Namun, jika nantinya ada partai yang ingin bergabung dengan pemerintaham Jokowi-Ma'ruf, Cak Imin menilai hal tersebut harus dibicarakan bersama dengan partai koalisi terlebih dahulu.

"Kalau partai lain masuk harus dipertimbangkan, tapi dari segi mengawal pemerintahan yang stabil dan pemerintahan yang kuat, produktif saya kira cukup. Tapi kalau ada tambahan lagi enggak apa-apa, lihat motifnya dulu," kata Cak Imin.

Zulkifli Hasan

 Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menyatakan partainya mengakui pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di mana dalam pengumuman rekapitulasi suara Pilpres 2019, KPU menyatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pemenang.

"Jadi itu mesti saya jelaskan kita mengakui hasil resmi yang dilakukan lembaga resmi KPU, tentu kita mengakui," ujar Zulhas, panggilan akrabnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Selanjutnya, ia meluruskan berhembusnya kabar perwakilan PAN tidak menandatangani hasil rekapitulasi KPU.

Zulhas menjelaskan, pada awalnya perwakilan PAN yang hadir dalam rapat pengumuman hasil suara pemilu tidak menandatangani hasil rekapitulasi.

Hal itu karena ada lima daerah pemilihan legislatif yang digugat oleh partai berlambang matahari terbit itu.

Baca: Momen Prabowo Merasa Terhina Saat Datangi Habibie di Istana, Bawa Nama Soeharto & Keluarganya

Baca: Kami Paslon 02 Menolak Semua Hasil Perhitungan Suara Pilpres yang Diumumkan KPU