PPP Usul Kontrak Politik Bagi Partai Pendukung Jokowi, Arsul Sani: Jangan Koalisi Rasa Oposisi
Sekjen PPP, Arsul Sani, mengatakan, Jokowi ingin melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan pada periode berikutnya.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) ingin melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan pada periode berikutnya.
Satu di antaranya dengan bekerja sama dengan partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Meski begitu, Arsul Sani memastikan kerja sama tersebut bukan berarti dimaknai dengan berbagi kekuasaan.
Baca: Said Aqil Siradj Kenang Perjalanan ke Libia Bersama Ustaz Arifin Ilham Saat Penuhi Undangan Khadafi
"Bentuk konkretnya itu apakah masuk dalam koalisi atau mendapat peran apa, itu proses pembicaraan yang akan menentukan. Tapi juga jangan dimaknai power sharing itu ada pembagian kekuasaan," ujar Arsul Sani di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Maruf Amin ini menjelaskan koalisi adalah sebuah kesepakatan politik yang sifatnya dinamis.
Untuk itu, hal itu juga bergantung dari apa yang ditawarkan oleh pihak yang ingin berkoalisi, serta peran apa yang bisa diberikan dalam peran-peran politik di pemerintahan.
Terlebih, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang ada di TKN.
Baca: Pasar Tanah Abang Akan Kembali Beroperasi Penuh Mulai Jumat Besok
"Yang ada adalah Pak Jokowi mengundang para ketum untuk meminta masukan, dan itu semua sudah dilakukan, kecuali Pak Surya Paloh (Partai NasDem) yang masih di luar negeri," ungkap Arsul.
"Itu dulu tahapannya, ini kan saya kira Pak Jokowi ini tipe pemimpin yang sangat hati-hati di dalam mengambil keputusan," tambahnya.
Arsul pun mengatakan, pembicaraan akan pembagian peran ini juga sebaiknya dituliskan dalam kontrak politik hingga tahun 2024.
Hal ini agar koalisi tidak pecah atau bermasalah di tengah jalan.
Ia mengatakan, usulan ini datang dari partainya, PPP.
Baca: AMP Beri Santunan Ke Pengemudi Ojol Korban Kecelakaan Serta Gelar Aksi Bagi-Bagi 1000 Takjil Gratis
"Kalau PPP mengusulkan seperti itu, tapi kan kami tidak tahu, kami hormati jugalah pendapat partai-partai lain," ucap Arsul.
