Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) ingin melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan pada periode berikutnya.

Satu di antaranya dengan bekerja sama dengan partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Meski begitu, Arsul Sani memastikan kerja sama tersebut bukan berarti dimaknai dengan berbagi kekuasaan.

Baca: Said Aqil Siradj Kenang Perjalanan ke Libia Bersama Ustaz Arifin Ilham Saat Penuhi Undangan Khadafi

"Bentuk konkretnya itu apakah masuk dalam koalisi atau mendapat peran apa, itu proses pembicaraan yang akan menentukan. Tapi juga jangan dimaknai power sharing itu ada pembagian kekuasaan," ujar Arsul Sani di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Maruf Amin ini menjelaskan koalisi adalah sebuah kesepakatan politik yang sifatnya dinamis.

Untuk itu, hal itu juga bergantung dari apa yang ditawarkan oleh pihak yang ingin berkoalisi, serta peran apa yang bisa diberikan dalam peran-peran politik di pemerintahan.

Terlebih, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang ada di TKN.

Baca: Pasar Tanah Abang Akan Kembali Beroperasi Penuh Mulai Jumat Besok

"Yang ada adalah Pak Jokowi mengundang para ketum untuk meminta masukan, dan itu semua sudah dilakukan, kecuali Pak Surya Paloh (Partai NasDem) yang masih di luar negeri," ungkap Arsul.

"Itu dulu tahapannya, ini kan saya kira Pak Jokowi ini tipe pemimpin yang sangat hati-hati di dalam mengambil keputusan," tambahnya.

Arsul pun mengatakan, pembicaraan akan pembagian peran ini juga sebaiknya dituliskan dalam kontrak politik hingga tahun 2024.

Hal ini agar koalisi tidak pecah atau bermasalah di tengah jalan.

Ia mengatakan, usulan ini datang dari partainya, PPP.

Baca: AMP Beri Santunan Ke Pengemudi Ojol Korban Kecelakaan Serta Gelar Aksi Bagi-Bagi 1000 Takjil Gratis

"Kalau PPP mengusulkan seperti itu, tapi kan kami tidak tahu, kami hormati jugalah pendapat partai-partai lain," ucap Arsul.

"Yang jelas itu tadi, PPP inginnya kalau koalisi ya koalisi, jangan koalisi rasa oposisi, itu saja. Kalau mau jadi oposisi, jadilah oposisi di luar," jelasnya.

Diketahui, sejumlah partai politik diluar KIK seperti Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) sedang menjalin komunikasi dengan Capres Jokowi usai penetapan pemenang Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bahkan, Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah bertemu langsung dengan Jokowi beberapa waktu lalu.

Pertemuan Jokowi-AHY

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menjadi pemenang Pilpres 2019, berdasarkan hasil rekapitulasi suara di KPU. 

Ucapan selamat tersebut disampaikan putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara langsung saat diterima Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5/2019).

"Tadi saya mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi atas kemenangan hasil rekapitulasi KPU pada 21 Mei," ucap AHY. 

Menurut dia, ayahnya pun juga telah menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi melalui sambungan telepon dan juga melalui pernyataan video yang dapat dilihat semua masyarakat. 

"Ada kelegaan di hati bapak SBY dan kita semua, bahwa kemarin dengarkan langsung. Ada itikad semangat agar semua pihak dapat menjaga suasana pasca pengumuman dengan tenang damai," papar AHY. 

Baca: Ke Istana Bogor, AHY Pakai Mobil Berplat B 9999 AHY

Baca: AHY Ungkap SBY Sudah Ucapkan Selamat ke Jokowi

Selain itu, AHY juga mengaku senang dan lega telah mendengar pernyataan calon presiden Prabowo Subianto akan menempuh jalur konstitusional dalam mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilu 2019. 

"Mudah-mudahan kita masyarakat terhindar dari segala polemik yang diperburuk dengan aksi-aksi tidak konstitusional," ucap AHY.

etua MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah mengatasi situasi di lapangan setelah pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh KPU dengan cara yang damai. 

"Saya mengajak pemerintah untuk bisa menyelesaikan dengan damai dan teman-teman seluruh Indonesia juga merespons ini dengan dialog dan silaturahmi," ujar Zulkifli usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (22/5/2019).

 Zulkifli yang juga sebagai Ketua Umum PAN pun mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan, apalagi saat ini bulan suci Ramadhan yang seharusnya saling membantu dan menyayangi. 

"Kita saling memberi saudara-saudara, kita selesaikan persoalan kita dengan cara yang damai, dialog, menahan diri. Demokrasi itu memang memerlukan kesabaran bahkan ekstra kesabaran," paparnya.

Baca: Masyarakat Diimbau Hapus dan Tak Sebarkan Foto Atau Video Aksi Kekerasan di Medsos

Di sisi lain, Ia pun turut berduka cita atas meninggalnya enam orang akibat aksi menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres oleh KPU. 

"Turut beduka cita sedalam-dalamnya, prihatin atas apa yang terjadi dinihari, enam orang yang meninggal. Ada beberapa yang luka-luka. Kita berduka cita yang mendalam," tutur Zulkifli.