TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Bali menjadi provinsi dengan perolehan suara tertinggi untuk pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Karena itu Bali berpeluang mendapat jatah dua menteri dalam kabinet Jokowi.

Empat nama pun sudah beredar masuk bursa menteri asal Bali.

Sebelumnya, Selasa (21/5/2019) dini hari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan rekapitulasi Pemilu Serentak 2019, termasuk Pilpres.

Dari hasil tersebut pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul telak dari pasangan lawannya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Ma'ruf meraih 85.607.362 suara atau 55,50 persen.

Sementara perolehan suara Prabowo-Sandi 68.650.239 atau 44,50 persen.

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Hasil spektakuler ditorehkan Jokowi-Ma’ruf di Bali.

Pasangan yang diusung oleh PDIP, Golkar, PPP, NasDem, PKB, Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI ini meraih 91,68 persen atau setara 2.351.057.

Sedangkan Prabowo-Sandi yang diusung oleh Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya hanya memperoleh 8,32 persen atau hanya setara 213.415.

Perolehan suara Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 yang mencapai 91,68 persen ini jauh melampaui raihan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 sebesar 1.535.110 suara atau 71,42 persen.

Bali menjadi provinsi yang menyumbang suara tertinggi untuk Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.

Jokowi pun memberi apresiasi tinggi atas pilihan masyarakat Bali ini.

Kemenangan telak ini memunculkan wacana bertambahnya peluang jatah menteri.

Baca: WhatsApp Masih Down dan Sulit Download Gambar dan Bikin Status? Begini Cara Mengatasi WA yang Lemot

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini Kamis 23 Mei 2019, Percintaan Gemini Pasang Surut, Virgo Fokus ke Keluarga

Baca: Viral Hari Ini, Tukang Bakso Nekat Jualan di Tengah Massa Aksi 22 Mei di Bawaslu Ramai Jadi Sorotan

Bali dinilai layak mendapat dua kursi menteri dalam kabinet Jokowi jilid II.

Seperti diketahui, saat ini Bali memiliki satu wakil di kabinet Jokowi jilid I atau Kabinet Kerja, yakni Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM).

Kini beberapa nama digadang-gadang masuk dalam bursa kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Selain petahana AAGN Puspayoga, ada empat nama lain yang beredar sebagai calon menteri baru.

Mereka adalah Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace, serta Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti.

Dua tokoh lainnya Anggota DPD RI Dapil Bali, Gede Pasek Suardika dan politikus NasDem, I Gusti Putu Artha.

Pasek dan Putu Artha sama-sama menjadi anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

Hak Tunggal Presiden

Saat dikonfirmasi Tribun Bali, Rabu (22/5/2019) perihal calon menteri ini, Pasek Suardika menyatakan hingga saat ini di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Presiden Jokowi belum ada pembahasan mengenai jatah menteri.

Ia menegaskan pemberian jatah menteri tetap ada di tangan presiden.

"Semua hak tunggal Presiden," katanya via telepon selular.

Dengan perolehan suara tertinggi di Bali, Pasek menyatakan jatah satu menteri dari Bali sudah hampir pasti.

Jatah ini bisa bertambah jadi dua apabila ada dorongan dari partai pengusung dengan menyodorkan dua tokoh yang dinilai mampu mewakili ketokohan atau kepakaran serta aspek lainnya yang ikut mempengaruhi keterwakilan baik suku, agama, kewilayahan, dan lain sebagainya.

"Cukup memungkinkan dapat lebih, meski itu sulit. Tapi kalau satu hampir pasti," ungkap Pasek.

Menurutnya yang menjadi dasar penentuan jatah menteri tidak melihat persentase tiap provinsi.

Tapi tetap jumlah suara keseluruhan di Tanah Air.

"Secara jumlah Bali kan tidak terlalu besar walau besar secara prosentase," ujar Pasek, yang saat dihubungi sedang berada di Turki.

Politikus yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Hanura ini menyebutkan adanya pertimbangan kepentingan nasional dalam konfigurasi menteri.

Karena itu dirinya meminta semua pihak untuk menyerahkan kepada Jokowi-Ma'ruf dalam menyusun kabinetnya.

"Banyak pertimbangan untuk kepentingan nasional dalam konfigurasi menteri. Jadi kita serahkan ke Presiden Jokowi saja," paparnya.

Saat disinggung mengenai peluangnya untuk menjadi menteri kabinet Jokowi jilid II, Pasek tidak mau berandai-andai dan berharap.

Apalagi, partainya saat ini tidak lolos Parliamentary Threshold (PT) 4 persen.

"Kecil kemungkinan sehingga jangan terlalu berharap. Bali pasti rekomendasi dari merah (PDIP--red). Harus realistis membaca peta politiknya," ucap GPS, yang kini kembali aktif sebagai pengacara.

Sementara anggota TKN Jokowi-Ma'ruf lainnya, I Gusti Putu Artha, menyebut peluang Bali mendapat dua kursi menteri terbuka lebar.

Hanya saja, ia meminta semua pihak menyerahkan kepada Jokowi untuk memilih siapa pun yang akan menjadi pembantunya di kabinet.

"Jokowi harus memperhatikan keterwakilan profesional, parpol, dan pluralitas bangsa. Maka saya pikir Bali mesti memahami suasana ini dan menyerahkan Jokowi mengambil keputusan," katanya.

Mengenai peluang dirinya untuk menjadi menteri Jokowi, politikus yang kini duduk sebagai Ketua Komisi Saksi Nasional (KSN) DPP NasDem ini mengaku menyerahkan hal tersebut kepada partai.

"Saya serahkan kepada partai. Bukan soal siap atau tidak siap. Jika parpol punya kebijakan lain saya tunduk pada sikap partai," ungkap mantan anggota KPU RI ini.

Tanggapan Koster

Terpisah, Ketua DPD PDIP Bali yang juga Gubernur Bali, Wayan Koster, belum mau memberikan tanggapan terkait peluang Bali mendapat jatah dua menteri. Ia pun menolak membahas kabinet Jokowi.

"Nggak usahlah bicara begitu, saya nggak mau bicara soal itu dulu," katanya singkat, Rabu (22/5/2019).

Koster hanya mengimbau seluruh komponen masyarakat agar menerima hasil Pilpres yang telah ditetapkan KPU.

"Kemenangan Pak Jokowi dalam Pilpres harus dimaknai sebagai kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Sedangkan Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, mengaku tidak mau berandai-andai mengenai jatah menteri untuk Bali.

Politikus senior PDIP ini hanya berharap pemerintahan Jokowi jilid II ini lebih banyak memperhatikan Bali, mengingat Bali berhasil memenangkan Jokowi di atas 90 persen.

"Ah, aku nggak mau berandai-andai, itu hak prerogatif Presiden. Kita hanya minta pemerintahan Jokowi jilid II ini lebih banyak memperhatikan Bali, banyak proyek infrastruktur yang diberi ke Bali," paparnya.

Selama ini, Bali selalu langganan mendapat jatah satu menteri di kabinet, dari era Presiden Soeharto hingga Jokowi.

Setidaknya ada lima tokoh Bali pernah menjadi menteri.

Mulai dari Ida Bagus Sudjana (almarhum) di era Orde Baru yang menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi (1993-1998).

Selanjutnya di era Reformasi Pembangunan Pemerintahan Presiden Habibie, mantan Gubernur Bali Ida Bagus Oka (almarhum) menjadi Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN.

Kemudian di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, sosok I Gede Ardika dipercaya menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kembali Bali mendapat jatah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang dipercayakan kepada Jero Wacik.

Politikus Demokrat ini kemudian digeser sebagai Menteri ESDM.

Dan saat ini Puspayoga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM.

Mantan Wakil Gubernur Bali ini masih berpeluang kembali menempati jabatan serupa hingga lima tahun mendatang di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Bali Layak Dapat Jatah Dua Menteri, Sumbang Suara Tertinggi Jokowi, Empat Nama Masuk Kandidat