TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar informasi mengenai susunan menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo jilid II periode 2019-2024.

Dalam susunan tersebut, ada perubahan pada beberapa pos menteri. Namun, lebih banyak pos-pos menteri dan lembaga yang dijabat oleh orang-orang yang ada saat ini.

Dalam info tersebut, misalnya, Menko Polhukam akan dijabat oleh Luhut BP. Sedangkan Menko Ekonomi diisi oleh Sri Mulyani.

Menariknya, ada nama AHY yang disebut akan menduduki pos Menteri Sosial dan Sandiaga Uno yang menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Saat coba dikonfirmasi, salah seorang anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi yang enggan disebut namanya, tegas membantah informasi tersebut.

Baca: Jokowi Berencana Hapus Sejumlah Lembaga Negara, Berikut Pernyataannya

Baca: Mengapa FIFA batalkan penambahan peserta menjadi 48 tim di Piala Dunia 2022 di Qatar?

Baca: 6 Berita Bohong yang Beredar Saat Kerusuhan Jakarta 21-22 Mei

Baca: Sosok Mustofa Nahra, Tersangka Penyebar Hoax: 2 Kali Jadi Caleg 2 Kali Gagal

"Kami masih fokus pada perhitungan suara. Kami tidak membuat dan belum berpikir nama-nama anggota kabinet," ujarnya kepada Tribunnews.com, baru-baru ini.

Reaksi Sandiaga

Sementara Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno membantah mendapatkan tawaran jabatan dari kubu Jokowi-Maruf.

Hal itu sekaligus membantah pernyataan Koordinator Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca: Mantan Hakim MK Sebut Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya

"Ke saya sih enggak ada. Nanti mungkin bisa dicek ke Pak Prabowo, tapi ke saya enggak ada tawaran sama sekali," ungkap Sandiaga Uno ditemui usai menghadiri acara di Masjid Raya Palapa Baitus Salam, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5/2019).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan pihaknya masih fokus menyelesaikan proses pemilu hingga ke tahap akhir.

"Saya yakin semua pihak masih menahan diri karena ini kan bukan tentang bagi-bagi jabatan," tuturnya.

Baca: TKN Jokowi-Maruf Sebut KPU Perlu Waspadai Sepak Terjang Bambang Widjojanto

Sebelumnya diberitakan, Dahnil menyebut Prabowo-Sandi ditawarkan jabatan politik.

"Banyak sekali tawaran-tawaran jabatan ke Prabowo, Bang Sandi. Bang Sandi berulang kali menyebutkan bahwa ia tidak akan tertarik dengan tawaran-tawaran jabatan," kata Dahnil, Kamis (23/5/2019).

Jokowi dan Bahlil

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kagum dengan sosok Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia.

Kekagumannya tersebut, membuat Jokowi ingin mengangkat Bahlil menjadi menterinya pada kabinet periode selanjutnya bersama cawapres Ma'ruf Amin.

"Saya lihat-lihat adinda Bahlil cocok jadi menteri, saya lihat dari atas sampai bawah cocok jadi menteri," ucap Jokowi saat memberikan sambutan buka puasa bersama dengan HIPMI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5/2019). 

Baca: Nur Khamid Berbunga, Istrinya yang Bule Cantik Asal Inggris Mau Pulang

Baca: Istrinya yang Bule Cantik Itu Tak Kunjung Pulang dan Tutup IGnya, Ini Pembelaan Nur Khamid

Baca: Jika Puan Maharani jadi Ketua DPR RI, Sejarah Baru Tercipta di Republik Indonesia

Jokowi pun meminta para pengurus dan anggota HIPMI yang hadir tidak kaget jika nantinya Bahlil menjadi menteri. 

"Pinter membawa suasana, jadi kalau nanti beliau terpilih ya enggak usah kaget. Kan pas kan? Siapa yang setuju?," Ucap Jokowi yang disambut kata setuju dari para anggota HIPMI. 

Saat kampanye Pilpres 2019, Bahlil menjadi salah satu pendukung pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan dirinya merupakan Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional. 

Selain pengurus dan anggota HIPMI, tampak hadir juga Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Abdul Latief, Agung Laksono, dan Ustaz Yusuf Mansyur. 

PDIP

PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi Presiden Jokowi yang menyebut Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia pantas menjadi menteri di kabinetnya.

Menurut Hasto, Presiden Jokowi sudah tahu betul karakter orang-orang yang cocok bekerja dengannya.

"Kewenangan untuk memutuskan menteri ada di Presiden, dan untuk itu beliau akan mencermati. Dan pengalaman lima tahun ini, Pak Jokowi tahu mana sosok yang pantas jadi menteri itu," kata Hasto di DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2019).

Hasto memastikan, orang yang akan dipilih oleh Jokowi adalah sosok yang memiliki kemampuan di bidangnya.

Baca: Golkar Ajukan 54 Gugatan Sengketa Pileg Ke MK

Baca: Ke RSUD Tarakan, Demokrat Beri Santunan ke Korban Aksi 22 Mei

Baca: Jokowi Buka Suara Kriteria Calon Kabinetnya, Tak Penuhi Dua Syarat Ini Mendingan Mundur

Selain itu, sosok itu juga mampu membawa perubahan di kementerian yang dipimpinnya kelak.

"Bukan hanya sekadar aspek usianya muda, seorang menteri itu pemimpin. Maka dia harus memahami kepentingan yang dipimpinnya, punya leadership, punya kemampuan transformatif untuk membawa perubahan," ucap Hasto.