TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Arsul Sani, menegaskan tim hukum TKN Jokowi-Maruf akan berupaya menggugurkan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga.

Menurut dia, pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait agar dugaan adanya kecurangan berskala Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Pemilu 2019 tidak terbukti di persidangan.

Namun, dia mengaku, tidak dapat membeberkan alat bukti apa yang akan dihadirkan ke persidangan.

Sebab, kata dia, pada saat ini sedang waktu perbaikan permohonan yang diberikan pihak Mahkamah Konstitusi (MK) kepada pemohon.

"Itu kan nanti bagian yang akan kami soroti. Kalau saya menjawab sekarang namanya membocorkan keterangan atau tanggapan pihak terkait dong, karena sekarang ini kan lagi tahap perbaikan," kata Arsul, ditemui di Gedung MK, Senin (27/5/2019).

Pada saat ini, dia mengaku, sedang mengompilasi semua dokumen-dokumen kepemiluan yang terkait dengan pemilihan presiden (pilpres). Dokumen kepemiluan itu diperoleh mulai dari tingkat kecamatan.

Selama ini, dia mengaku, mengikuti perkembangan-perkembangan di daerah yang selama ini menjadi persoalan dari masing-masing kubu pasangan capres-cawapres.

Baca: Polwan Diduga Terpapar Radikalisme ke Surabaya Dengan Nama Samaran, Ini Fakta Terbarunya

Baca: Tampilan Rambut Baru Pebulu Tangkis Jepang Bikin Pangling Para Penggemar Bulu Tangkis

"Nah itu kami fokus juga. Jadi tahapannya itu mengkompilasi dokumen kepemiluan yang kami miliki karena semua data kami miliki dan data kami berbasis dokumen kepemiluan bukan sms atau whatsapp," tambahnya.