Elite Demokrat Usul Koalisi Dibubarkan, TKN: Kalau Kubu 02 Silakan, karena Mereka Kalah
Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani menilai tidak tepat usulan pembubaran koalisi ditujukan kepada pemenang Pilpres
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani menilai tidak tepat usulan pembubaran koalisi ditujukan kepada pemenang Pilpres 2019, yakni koalisi partai politik pendukung Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang meminta calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai politik pendukungnya masing-masing.
"Terkait anjuran Wasekjen PD agar koalisi partai dibubarkan. Kalau mau diajukan kepada koalisi partai yang usung Paslon 02 silakan saja. Tapi tidak usah menganjurkan hal itu kepada Koalisi Indonesia Kerja (KIK)," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada Tribunnews.com, Minggu (9/6/2019).
Kenapa demikian?
Pertama, anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, untuk Koalisi Paslon 02 memang secara politis sudah selesai, karena mereka kalah dalam Pilpres.
"Kedua, secara faktual di antara anggotanya sudah pada berantem sendiri, paling tidak antara Partai Demokrat dengan Gerindra sebagai kepala gerbong," jelas Arsul Sani.
Karena itulah, tegas dia, anjuran itu tidak tepat ditujukan kepada KIK, karena Jokowi-KH Ma'ruf Amin adalah pemenang pilpres meski masih dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Belum lagi, dia menjelaskan, sebagai pemenang maka koalisi dalam pemerintahan masih akan berlanjut sampai dengan akhir masa pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Jadi Wasekjen Demokrat salah alamat dan salah sasaran kalau menganjurkan KIK untuk bubar atau dibubarkan," tegas Arsul Sani.
Elite Demokrat Usul Koalisi 01 dan 02 Dibubarkan
Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai politik pendukungnya masing-masing.
Apa alasannya?
Seperti disampaikan Rachland melalui akun Twitter pribadinya, perlu ada upaya untuk tensi politik di tengah masyarakat pasca-Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Sekali lagi, Pak @ jokowi dan Pak @ prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput," tulis Rachland, Minggu (9/6/2019).
