Koalisi Adil dan Makmur Berakhir, Partai Sepakat Bentuk Kaukus
Pembentukan forum atau kaukus tersebut karena koalisi Adil dan Makmur telah berakhir pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Politik yang selama ini tergabung dalam koalisi Adil dan Makmur sepakat membentuk forum atau kaukus untuk menjaga komunikasi tetap terjalin usai Pemilu Presiden 2019.
Pembentukan forum atau kaukus tersebut karena koalisi Adil dan Makmur telah berakhir pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pemilu Presiden 2019.
"Kami sepakati harus memelihara komunikasi dalam semua forum meskipun informal yaitu kaukus yang menjadi forum komunikasi parpol yang pernah mengusung dan mendukung pasangan Prabowo-Sandi," ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Menurut Muzani, pembentukan Kaukus antara partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya perlu dilakukan karena meski Pilpres telah usai perjuangan masih harus dilakukan melalui forum forum lainnya, salah satunya legislatif.
Baca: Ray Rangkuti: Gerindra Butuh Sosok Baru untuk Gantikan Prabowo
Baca: Yusril: Tak Ada Alasan Menolak Putusan MK
Baca: Yusril Sindir Kemungkinan Prabowo Bawa Sengketa Pemilu ke Pengadilan Internasional
"Termasuk para relawan yang mendukung Prabowo sandi, karena kita merasa langkah perjuangan akan terus dilakukan pada masa-masa mendatang, beliau juga mengatakan bagaimana kerjasama di parlemen, dan kerjasama di forum politik lainya, yang dimungkinkan kita juga harus bersatu dalam sebuah kepentingan bersama," katanya.
Sementara itu Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku sepakat pembentukan kaukus tersebut. Pasalnya banyak agenda ke depan yang bisa dilakukan bersama sama.
"Meskipun informal namun efektif untuk usung agenda politik kedepan karena ada Pilkada serentak, parlemen yang butuh soliditas dan kebersamaan," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.